JAKARTA - NATO pada Sabtu mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan dengan Serbia, sehari setelah pemerintahnya secara paksa mengakses gedung kota untuk melantik walikota di daerah etnis Serbia di utara negara itu.

Bentrokan yang terjadi pada hari Jumat antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang walikota etnis Albania mendorong Serbia untuk menempatkan tentaranya dalam siaga tempur penuh dan memindahkan unit lebih dekat ke perbatasan.

"Kami mendesak lembaga-lembaga di Kosovo untuk segera mengurangi ketegangan dan meminta semua pihak untuk menyelesaikan situasi melalui dialog," kata Oana Lungescu, juru bicara aliansi militer transatlantik, dalam sebuah posting Twitter.

Dia mengatakan KFOR, misi penjaga perdamaian yang dipimpin NATO berkekuatan 3.800 orang di Kosovo, akan tetap waspada.

Keadaan masih tegang di bagian utara negara itu di mana pasukan polisi bersenjata lengkap dengan kendaraan lapis baja menjaga gedung-gedung pemerintah kota.

Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti membela tindakan polisi dalam mengawal walikota baru sehari sebelumnya.

“Merupakan hak mereka yang terpilih dalam pemilihan demokratis untuk menduduki jabatan tanpa ancaman atau intimidasi. Juga merupakan hak warga negara untuk dilayani oleh pejabat terpilih tersebut,” kata Kurti di Twitter pada hari Sabtu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Jumat mengkritik pemerintah Kurti atas tindakannya di utara, mengatakan bahwa mereka "meningkatkan ketegangan yang tidak perlu, merusak upaya kami untuk membantu menormalkan hubungan antara Kosovo dan Serbia dan akan berdampak pada hubungan bilateral kami dengan Kosovo. "

Hampir satu dekade setelah berakhirnya perang di sana, orang Serbia di wilayah utara Kosovo tidak menerima deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 2008 dari Serbia dan masih menganggap Beograd sebagai ibu kota mereka.

Etnis Albania membentuk lebih dari 90% populasi di Kosovo, dengan Serbia hanya mayoritas di wilayah utara.