JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur, khususnya di sektor pertanian, industri pengolahan, dan energi. Hal itu guna meningkatkan daya saing dalam rangka memanfaatkan momentum permintaan ekspor.

“Pengembangan infrastruktur pertanian juga mendesak sebagai strategi meredam geholak harga pangan, memotong rantai pasok, dan memberikan kenaikan nilai tambah di level petani,” kata Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras saat membacakan Pandangan Fraksi PPP terkait tanggapan terhadap Penyampaian Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Karena itu, dari sisi anggaran, ia mendesak pemerintah harus secara konsisten memperbaiki siklus pencairan anggaran dan perbaikan penyerapan menjadi lebih cepat. “Serta efektif guna mempercepat pergerakan ekonomi,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur telah digelontorkan sebesar Rp59,7 triliun hingga akhir April 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (year-on-year/yoy), realisasi anggaran tersebut turun sebesar 2,4 persen, melanjutkan tren penurunan pada 2022 yang sebesar 23,5 persen.

Penurunan pada dua periode tersebut dipengaruhi oleh realisasi anggaran pembangunan infrastruktur yang sudah tinggi pada 2021 per April, yaitu sebesar Rp79,9 triliun atau tumbuh 60,7 persen. “Namun dengan total Rp59,7 triliun Kementerian PUPR telah membangun jalan, jembatan, bendungan ,dan jaringan irigasi, juga bantuan stimulus perumahan swadaya masyarakat,” katanya dalam Konferensi Pers  APBN Kita, Senin (22/5/2023).