JAKARTA - Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi dan mendukung rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan menyelenggarakan halalbihalal dengan mengundang tokoh-tokoh Ormas hingga pimpinan partai politik. HNW menilai program tersebut sangat bagus, sangat diperlukan, dan sesuai dengan latar sejarah pengenalan istilah halalbihalal di awal zaman kemerdekaan.

“Pada dasarnya kegiatan halalbihalal memang dimaksudkan untuk hadirkan spirit baru, merajut persaudaraan dan persatuan, baik di antara umat Islam yang ada di Ormas maupun Orpol, maupun dengan sesama warga bangsa Indonesia. Saya mendukung MUI yang mengambil momentum tahun politik ini untuk ajang silaturahmi bukan hanya di kalangan tokoh-tokoh ormas dan pimpinan Agama Islam, tapi juga dengan tokoh politik dan pimpinan organisasi politik,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya, Selasa (16/5).

Menurut Hidayat, mestinya kegiatan ini berlanjut bukan hanya di tahun politik tapi juga di tahun-tahun sesudah selesainya perhelatan politik. Agar makin harmoni dan bersaudaralah antara pimpinan umat baik yang ada di ormas maupun di orpol.

Dirinya menuturkan popularitas Halalbihalal dimulai ketika tahun 1948 KH Abdul Wahab Hasbullah memperkenalkan istilah halalbihalal kepada Bung Karno yang ingin mendinginkan panasnya suasana politik Indonesia saat itu. Dan Bung Karno setuju menyelenggarakan pertemuan pasca Ramadhan dengan mengundang semua tokoh politik ke Istana Negara. Beliau memberi judul pertemuan tersebut Halalbihalal yang semangatnya adalah semangat persahabatan, persatuan dan kemajuan bangsa.

“Halalbihalal dalam kerangka ke-Indonesiaan memang tidak sekedar kegiatan bermaaf-maafan antar umat Islam, tapi bisa juga menjadi ajang rekonsiliasi dan konsolidasi para tokoh bangsa dari latar belakang yang berbeda-beda. Bagus MUI mengingatkan kembali spirit awal diselenggarakannya istilah/kegiatan halalbihalal tersebut,” sambungnya.

Dikabarkan MUI akan menyelenggarakan halal bihalal tahun 2023 yang tidak hanya mengundang tokoh dan pimpinan dari ormas-ormas Islam, tapi juga Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI/Kapolri, Pimpinan Organisasi Kepemudaan, Majelis Agama tingkat pusat, Kementerian terkait, hingga ketua-ketua umum partai.

Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengungkapkan, karena dampak positif dari diselenggarakannya halalbihalal itu, maka sewajarnya bila halalbihalal dalam rangka konsolidasi kebangsaan tersebut tidak hanya dilaksanakan pada tahun politik saja, agar tidak makin membelah Umat yang di ormas maupun orpol. Karena dinamika dan dampak negatif dari perpolitikan yang bisa munculkan pembelahan di antara warga bangsa terjadi di sepanjang tahunnya.

“Akan sangat bagus jika MUI terus menyelenggarakan halalbihalal yang terbuka seperti sekarang ini, setiap tahun, sehingga pembelahan bisa dikoreksi dan kohesifitas beragama dan suasana demokrasi-politik di Indonesia bisa terus terjaga dalam harmoni, dengan semboyan bineka tunggal Ika, dan persatuan Indonesia. Ini juga bukti MUI amalkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin yaitu alam Ormas maupun alam Orpol,” pungkasnya.