JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 di Jakarta Covention Center (JCC), Selasa (16/5).

Acara yang bertajuk `Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan` ini meluncurkan Proyeksi Penduduk 2020-2050.

“Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. 

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni:  Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; Penguatan Daya Saing Usaha; Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;  Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;  Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan proyeksi penduduk 2020-2050 yang mempersiapkan penduduk Indonesia di 2045 dilakukan melalui lima strategi. Pertama, Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang: Menyusun Kebijakan Keluarga Berencana Era Baru. 

Kedua, Mendorong Perpindahan Penduduk yang Merata: Transmigrasi Era Baru. Ketiga, Menunjang Penuaan Penduduk: Menyiapkan Lansia Mandiri. 

Keempat, Menutup Kesenjangan SDM melalui Persiapan Lebih Dini dan Afirmatif. Kelima, Pembangunan Wilayah yang Seimbang Antara Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma`ruf Amin mengatakan dokumen proyeksi penduduk 2020-2050 harus menjadi pedoman serta rujukan bagi kementerian dan lembaga dari tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan program negara. 

“Dokumen Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang hari ini diluncurkan harus menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut,” ujar Wakil Presiden RI Maruf Amin.

Turut hadir lebih dari 2.000 perwakilan pemerintah pusat dan daerah secara daring maupun luring.

Adapun instansi yang hadir di antaranya sekretaris kementerian/lembaga, kepala biro perencanaan, bupati, wali kota, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, serta generasi muda, baik ASN maupun perwakilan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Kementerian PPN/Bappenas juga memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 bagi daerah yang menyusun perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah