JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menolak kebijakan impor yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional.

Penolakan ini terjadi karena menurutnya saat ini tidak ada yang valid lantaran data yang dimiliki pengelola pangan saat ini masih berbeda. Untuk itu, menurutnya kebijakan ini kebijakan salah kaprah.

“Saya sama dengan Pak Suhardi Duka, saya menolak kebijakan impor ini. Kebijakan impor ini menurut saya pak ketua, ini kebijakan salah kaprah. karena didasari atas data yang tidak valid. masing-masing pengelola baik ID food maupun Badan pangan tadi pak ketua, ini beda-beda datanya,” ujarnya dilansir dpr.go.id, Rabu (4/4/2023).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu pun mengusulkan untuk membentuk Tim Panja atau mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan data yang akan dijadikan acuan oleh pengelola pangan. “Soal-soal data ini pak kietua biar clear. data mana yang kita jadikan acuan? kalau betul kita tidak percaya kepada BPS, lantas data apalagi yang perlu kita pakai yang perlu kita percaya? Nah Kalau kita misalnya ingin punya satu data acuan. Mari kita sepakati bersama-sama. undang semua stakeholder Komisi IV yang bicara tentang pangan ini,” tuturnya.

Lanjutnya, diskusi mengenai data ini perlu dilakukan untuk menentukan data acuan yang menjadi penentu kebijakan-kebijakan terkait dengan pangan nantinya. “Kita sepakati ini data acuan kita, ini acuan produksinya dan kebutuhannya. sehingga kita pun kalau kemudian terjadi impor kita tidak kemudian saling menyalahkan. Itulah kenapa saya hari ini karena kita tidak punya data acuan yang valid dan kita sepakati bersama, tidak saya tidak setuju kebijakan impor ini. karena salah kaprah menurut saya,” pungkasnya.