JAKARTA – Kasus walkoutnya pegawai KPK dalam rapat internal  membuktikan krisis kepemimpinan Firli Bahuri Cs semakin nyata.

Pasalnya, walkout dalam sebuah forum berarti adanya ketidakjelasan pimpinan dalam menyampaikan pendapatnya dan cenderung otoriter.

Hal itu disebut langsung oleh mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap. Ia mengatakan baha Firli Cs tetap memaksakan kehendaknya untuk mendepak Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya.

“Walkout merupakan bentuk kekecewaan karena penjelasan pimpinan sudah terbaca akan mutar mutar dengan inti tetap memberhentikan Brigjen Endar,” ujar Yudi, Senin (9/4).

Sebelumnya, Kabaga Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan adanya rapat internal antara KPK dengan Pegawai dari unsur Polri guna membahas pencopotan Endar pada Selasa (4/4) kemarin.

Rapat tersebut bertujuan untuk meluruskan informasi yang berkembang baik di internla ataupun di eksternal KPK. Dalam rapat itu, tersebar rekaman yang memperlihatkan ada salah satu anggota yang keluar di tengah rapat.

Belum diketahui alasan mengapa pegawai tersebut walkout ketika tengah menjalani rapatm namun dalam hal ini Ali tidak memberikan klarifkasi apapun terkait rekaman walkout salah satu pegawai KPK yang dishare oleh akun Twitter bernama @umar_hasibuan tersebut.

Ia hanya berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertenti terkait permasalahan internal di KPK.

Dalam rekaman tersebut, salah satu pegawai berharap agar Endar tetap berada di KPK dan menjadi Direktur Penyelidikan.

“Kalau memang bapak tetap tidak mengizinkan pak Endar untuk berdinas lagi di sini (KPK), mohon maaf pak, kami sebagai junior bapak kami menyatakan walkout dari forum ini,” kata pegawai di rekaman suara tersebut.

Menurut Yudi Purnomo selaku mantan penyidik KPK, dengan adanya walkout itu membuktika bahwa perpecahan diinternal KPK membuat suram dan membuat KPK semakin kehilangan arah.

“Dengan adanya walkout itu Yudi menambahkan bahwa ketidakpercayaan kepada pimpinan KPK semakin membuat konflik internal KPK semakin berlarut larut dan membuat suram arah pemberantasan korupsi,” papar Yudi.

Lanjutnya, Firli sebagai pemegang jabatan tertinggi di KPK harus menerima setiap aspirasi yang ada pada pegawainnya. Hal yang sama juga pernah dialami Yudi saat ia masih menjabat sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK, dimana adanya perbedaan pendapat dalam mutasi pegawai di era kepemimpinan Agus Rahardjo.

“Aturan Mutasi pegawai saat itu perlu dibuat aturan agar pegawai nyaman dan independen bekerja memberantas korupsi tanpa takut dipindah jika menangani kasus besar ataupun tidak disukai atasan karena prinsip. Misal penyidik dipindah ke bagian lain yang tidak terkait penyidikan. Sementara pimpinan juga ingin ada perpindahan pegawai sesuai kebutuhan organisasi,” imbuhnya.

Beruntung saat itu Agus mendengarkan aspirasi para pegawainya yang membuat kondisi internal saat itu menjadi harmonis.