JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Moeldoko menyebutkan bahwa isu dtundanya pemilu 2024 bukanlah urusan Presiden, melainkan murni urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Presiden tidak akan intervensi, pasti nggak ada. Pemilu urusan KPU,” ujar Moeldoko kepada awak media usai menghadiri pertemua di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/3).

Menurutnya, keputusan ditundanya Pemilu 2024 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan murni pertikaian antara partai politik dengan pengadilan.

Sehingga, lanjutnya hal seperti itu tidak relevan dijawab oleh Moeldoko karena bukan urusan pemerintah.

“Apa yang dikomentari? Ini kan gak ada hubungannya sama pemerintahan. Ini kan hubungan antara partai politik dengan Pengadilan jadi nggak ada hubungannya dengan pemerintahan. Jadi saya mau mengomentari menjadi tidak relevan,” tambahnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," ucap majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, diakses dari Jakarta, Kamis (2/3).