JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi berpendapat keterbatasan anggaran yang diterima para mitra kerja menjadi penyebab kinerja mereka tidak maksimal.

"Konteks improvisasi terhadap program yang menjadi mitra Komisi V saya kira kurang maksimal, misalnya saja tentang Kementerian Desa, BMKG, Basarnas sekalipun, terutama terkait anggaran. Keberpihakan negara terhadap badan, dan kementerian, mohon maaf dengan segala hormat, hanya sebatas ceremonial," ungkap Mulyadi seperti diberitakan dpr.go.id, Kamis (5/1/2023).

Anggota Dewan dari Dapil Jabar V ini memberikan contoh kasus pada saat penanganan bencana gempa bumi di Cianjur beberapa waktu lalu yang tidak bisa maksimal. Petugas di lapang tidak bisa memaksimalkan potensinya karena tidak ada dukungan anggaran yang cukup.

"Saya berkunjung ke posko Basarnas, ternyata apa yang terjadi, teman-teman di Basarnas pun mengeluh karena keterbatasan anggaran. Yang lebih memprihatinkan lagi data yang diperoleh Basarnas itu ternyata tidak valid. Akibatnya improvisasi untuk penanganan bencananya tidak maksimal," papar Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Menurutnya distribusi anggaran harus tepat sasaran dan tepat waktu, dan berdasarkan atas nilai tambah terhadap kehidupan masyarakat dengan tetap melibatkan stakeholder di daerah.

"Rekan-rekan kita yang menjadi mitra kerja di Komisi V tidak bisa maksimal melakukan tugas dan improvisasi tanggung jawab di lapangan," ujar Mulyadi.