JAKARTA - Anggota komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan akses pembiayaan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat memperhatikan, sampai saat ini masih banyak keluhan dari pelaku UMKM oleh karekarena, pihaknya menghimbau agar pemerintah selain memberikan bunga rendah juga memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk permodalan UMKM.

"Akses untuk mendapatkan pembiayaan UMKM masih banyak dihadapi kendala di lapangan kalau kita lihat pemerintah sebenarnya sudah punya program yang sangat bagus, UMKM itu bunganya pun di subsidi sampai dengan 3% bahkan sampai dengan 100 juta itu dilakukan tanpa ada jaminan tetapi yang mengajukan 25 juta itu ternyata masih mendapat kesulitan," kata Andreas seperti diberitakan dpr.go.id, Minggu (11/12/2022).

Andreas menerangkan, pinjaman online saat ini semakin meningkat artinya hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak ada pilihan sehingga mereka lari ke pinjaman online yang notabene bunganya sangat tinggi tetapi mereka memberikan kemudahan akses. Kita lihat pendanaan, banyak sekali tindakan afirmasi untuk membantu UMKM contohnya 40% dari pengadaan barang dan jasa atau belanja dari APBN itu untuk UMKM.

"Kalau kita hitung kalau belanjanya ada sekitar Rp2.000 triliun, 40%-nya hampir Rp800 triliun, nah itu tercermin di mana pembiayaan UMKMnya artinya mereka harus mendapatkan pembiayaan itu dari luar perbankan, walau kita tahu memang di industri keuangan non bank pun didorong untuk memberikan pembiayaan UMKM itu inilah yang masih kita dalami," terang Andreas.

Berdasarkan paparan pemerintah lanjut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, dari sisi kreditnya meningkat dan ekspansif juga akan tetapi Non Performing Loan (NPL) rendah, artinya isu perlambatan ekonomi tahun depan itu memang nyata, bagaimanapun kalau kondisi globalnya kurang baik akan berdampak kepada kita.

"Sebetulnya kita tetap optimis dan pengertian kita lebih baik dari negara-negara seperti misalkan negara-negara kontribusi ekspornya tinggi atau negara maju tetapi satu sisi kita memang harus mewaspadai tentang adanya penurunan ekonomi ini. Inilah yang menjadi perhatian dalam kunjungan kerja kita, selain melihat bagaimana peran Bank Indonesia maupun OJK dalam membina UMKM binaannya sehingga ini bisa menjadi contoh atau model yang bisa diaplikasikan untuk pengembangan UMKM di tempat-tempat yang di luar bukan binaan Bank Indonesia maupun OJK," papar Andreas.

"Kita mendorong bahwa bank Indonesia, OJK maupun juga bank-bank himbara dan bank-bank pembangunan daerah untuk melakukan sinergi, dan itu nanti kita wujudkan misalkan di dalam forum UMKM yang dihadiri oleh OJK dan OJK kemudian bisa mengajak perbankan yang ada, melaksanakan di lapangan seperti Bank himbara maupun Bank pembangunan daerah dengan kita pertemukan langsung dengan para pelaku UMKM," imbuhnya Andreas kembali.