JAKARTA - Luiz Inacio Lula da Silva yang dipilih oleh pemerintah Brasil akan mencabut keputusan yang dibuat oleh Presiden Jair Bolsonaro. Aturan itu memudahkan akses ke senjata api dan sedang mempertimbangkan untuk melarang atau mengenakan pajak senjata ketika mulai menjabat pada bulan Januari, kata seorang pembantu senior Lula pada hari Rabu.

Senator terpilih Flavio Dino, yang memimpin tim transisi Lula untuk keamanan dan keadilan publik, mengatakan pemerintah berikutnya akan membatalkan serangkaian perintah eksekutif Bolsonaro yang telah melemahkan pembatasan senjata dan menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah pemilik senjata di negara tersebut.

"Pencabutan itu akan terjadi. Nah, mengenai apa yang akan terjadi dengan persenjataan yang ada, hari ini ada dua ide, yang satu ke arah yang paling cepat, yaitu ilegal dan hanya itu," kata Dino.

Alternatifnya adalah mempersingkat masa pendaftaran senjata api menjadi satu tahun, "untuk menciptakan perpajakan yang lebih ketat, yang menciptakan beban ekonomi bagi gudang senjata yang ada," tambahnya.

Di bawah Bolsonaro, orang Brasil dapat mendaftar sebagai pemburu, penembak jitu, atau kolektor, yang dikenal sebagai CAC, yang memungkinkan mereka memiliki berbagai model senjata, termasuk persenjataan berat yang sebelumnya hanya legal untuk polisi dan pasukan militer.

Sejak 2018, jumlah CAC yang terdaftar di Brasil melonjak 187% menjadi sekitar satu juta orang, menurut wadah pemikir Igarape dan Sou da Paz.