JAKARTA - Migrasi siaran televisi dari sistem analog ke digital atau analog switch off (ASO) yang dilakukan oleh pemerintah dinilai banyak dikeluhkan masyarakat. Pemerintah pun diniai tidak konsisten karena hanya diberlakukan di wilayah Jabodetabek.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Nurul Arifin dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema: “Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV” di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

“Penerapan ASO ini ruwet dan merugikan. Apalagi penerapannya tidak secara nasional, melainkan hanya di wiayah Jabodetabek,” katanya.

Menurut Nurul, dengan hanya pemberlakuan di Jabodetabek, pemerintah seperti buang badan terhadap kewajibannya untuk menyediakan infrastruktur teknologi dari televisi analog menjadi digital. Ini tidak benar,” tegas Nurul.

Menurutnya, kebijakan ini sebetulnya tidak akan mempersulit masyarakat kalau pemerintah berkomitmen dalam penyebaran alat bantu siaran digital berupa set box.

“Distribusi set box sebanyak 6 juta unit harusnya bisa dilaksanakan. Apalagi Sudah tahu akan jatuh tempo pada tanggal 2 November," kata Nurul.

Nurul menegaskan apabila pemerintah belum siap, sebaiknya tidak perlu terburu-buru menerapkan ASO.

“Dengan memaksakan kebijakan yang belum siap ini, malah hanya menjadi beban lagi untuk rakyat,” jelasnya.