JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Bersamaan dengan penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Nasional PB PMII pada 17-24 November 2022 di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung, Jawa Timur.

"Musyawarah Pimpinan Nasional PB PMII mengangkat tema `Transformasi Organisasi, Membangun Peradaban Nusantara Baru`. Sesuai dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, yang digagas Presiden Joko Widodo sebagai upaya pemerataan pembangunan sekaligus membangun peradaban baru bagi kemajuan bangsa dan negara,"jelasnya.

"Tidak salah jika dalam Musyawarah Pimpinan Nasional PB PMII nantinya juga turut menyoroti pembangunan IKN Nusantara, agar pembangunannya bisa tetap dilanjutkan oleh siapapun pemimpin yang terpilih menggantikan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu 2024," ujar Bamsoet usai menerima pengurus PB PMII sekaligus panitia Musyawarah Pimpinan Nasional PB PMII, di Jakarta, Selasa (18/10/22).

Dari aspirasi berbagai kalangan sebagaimana disampaikan Bendahara Umum PB PMII Panji Sukma Nugrah bahwa masyarakat Kalimantan, khususnya yang tergabung dalam Pemuda Borneo Nusantara, mengapresiasi konsep dan langkah Presiden Joko Widodo dalam membangun IKN Nusantara.

Selain berdampak pada pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di kawasan Kalimantan hingga Indonesia Timur, pembangunan IKN Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo juga tidak melupakan unsur kebudayaan tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat Kalimantan.

"Sebagai bentuk keseriusan dalam pembangunan awal IKN Nusantara, pemerintah sudah mengalokasikan dana dari APBN yang jumlahnya hingga tahun 2024 nanti mencapai sekitar Rp 43 triliun. Khusus untuk tahun 2022 saja, jumlahnya sekitar Rp 5,3 triliun," jelas Bamsoet.

"MPR RI saat ini sedang mempersiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Keberadaan PPHN akan memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, melainkan juga dilanjutkan oleh berbagai presiden penggantinya. Karena belajar dari berbagai pengalaman negara dunia, setidaknya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun dalam proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, atau sekitar 4 kali Pemilu di Indonesia," pungkas Bamsoet