JAKARTA - Ketua MPR RI bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, pada November 2022.

Komitmen kebangsaan warga keturunan Tionghoa dalam NKRI tidak perlu diragukan. Bahkan sejak perjuangan kemerdekaan, warga Tionghoa telah turut andil berjuang bersama berbagai elemen bangsa lainnya. Tidak heran jika dalam daftar pahlawan Indonesia, terdapat warga keturunan Tionghoa. Antara lain seperti Tjia Giok Thwam, Lie Eng Hok, Ferry Sie King Lien, Liem Koen Hian, dan John Lie.

"PSMTI merupakan organisasi kemasyarakatan suku Tionghoa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tingkat nasional yang berdiri sejak 28 September 1998, yang telah tersebar di 31 Provinsi serta 300 kota/kabupaten se-Indonesia. Keberadaannya terbukti telah berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia," ujar Bamsoet usai menerima pengurus PSMTI, di Jakarta, Kamis (13/10/22).

Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terdiri dari beragam etnis dan agama. BPUPKI yang dibentuk pada 1 Maret 1945, terdiri dari 63 anggota yang berasal dari 40 orang etnis Jawa, 7 orang Sunda, 4 orang Tionghoa, 3 orang Padang, 2 orang Madura, 1 orang Batak, 1 orang Indo-Belanda, 1 orang Arab, 1 orang Banten, 1 orang Lampung, 1 orang Ambon, dan 1 orang Minahasa.

"Dari segi pemeluk agama, 55 orang muslim, 8 orang non-muslim yang terdiri dari Tionghoa, Budha, dan Kristen. Merekalah yang turut melahirkan Pancasila, pada 1 Juni 1945," jelas Bamsoet.

Menyambut Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, PSMTI harus menjadi kekuatan sosial bangsa Indonesia yang membantu pemerintah menciptakan kondusifitas sosial masyarakat. Sehingga Pemilu dan Pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin, tidak boleh lagi disalahgunakan menjadi ajang memecah belah bangsa.

"Sekaligus memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Mengingat gesekan maupun konflik horizontal mungkin saja tidak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin," jelas Bamsoet