Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sejajar dengan tujuan nasional lainnya. Yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Hal tersebut harus menjadi pelajaran, tidak saja bagi para debt collector tapi juga bagi perusahaan leasing lainnya agar tidak seenaknya bertindak. Terlebih tindakan pengambilan paksa kendaraan bisa dijerat Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).
Bukan hal mudah menciptakan deretan mobil klasik yang ikonis. Dimulai dari tahap 3D Design, rekonstruksi rangka, dan memasang pelat alumunium berbobot ringan. Selain juga tidak melupakan pembangunan aspek estetika dan ergonomika mobil," jelas Bamsoet.
"Terdapat sepasang presiden-wakil presiden, 34 pasang gubernur-wakil gubernur, dan sekitar 514 pasangan bupati-wakil bupati/walikota-wakil walikota. Seluruhnya memiliki visi misi masing-masing, yang terkadang bertabrakan satu sama lain. Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah berpotensi menghasilkan program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga bisa saling menegasikan satu sama lain. Kedepan, visi-misi presiden, gubernur, bupati/walikota akan mengacu kepada visi misi negara sebagaimana tercantum dalam PPHN," tandas Bamsoet.
"Beliau juga sering membela kepentingan Indonesia di dunia internasional, melalui lobi gereja-gereja. Sebagai tokoh gerakan oikoumene nasional dan internasional, SAE Nababan gigih memperjuangkan keadilan, sebagai tulang punggung perdamaian," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (9/5/21).
"Padahal, kendaraan kustom Indonesia sudah diakui berbagai negara dunia. Salah satu karya bengkel kendaraan kustom Indonesia Thrive Motorcycle, T-005 Cross, menjadi satu dari 25 karya motor kustom dari seluruh dunia yang masuk dalam pameran bertajuk `Custom Revolution`, di Petersen Automotive Museum, Los Angeles, Amerika Serikat, pada tahun 2018 lalu," terang Bamsoet.
"Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030) juga menegaskan bahwa keselamatan jalan adalah prasyarat untuk memastikan kehidupan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan, dan membuat kota menjadi lebih inklusif," jelas Bamsoet.
"Revisi UU ITE dilakukan untuk menjamin kebebasan berpendapat di ruang digital dengan tetap menjaga hak dan kewajiban sesama warga di mata hukum. Sehingga mewujudkan keadaban publik melalui keadaban daring (online civility), menangkal penyebaran berita bohong, konten pornografi, serta meredam masifnya ujaran kebencian melalui media sosial. Sehingga semakin menguatkan demokrasi Pancasila di Indonesia," jelas Bamsoet.
"Ditambah menguatnya gejala deinstitusionalisasi politik yang tidak sejalan dengan upaya pembangunan Demokrasi Pancasila. Terlihat dari maraknya buzzer, hingga aktivitas pejabat publik di media sosial yang justru tidak bisa membedakan mana ranah privat dan ranah jabatan. Sehingga melahirkan komunikasi publik yang justru tidak membantu proses pelembagaan sistem demokrasi yang berkualitas dan berintegritas," papar Jimly.
"Mengurus tidak kurang dari 8 atlit motor yang menjadi perwakilan Jawa Tengah di ajang PON XX Papua, seharusnya bukan hal yang sulit bagi IMI Jawa Tengah. Mengingat, sebagai tokoh balap Indonesia yang sudah bergelut sekitar 11 tahun di dunia balap, Ketua IMI Jawa Tengah Frits Yohanes terbiasa menghadapi kompetisi," jelas Bamsoet.
"Pada tahun 2020, peringkat SDGs Indonesia berada di posisi ke-101 dari 166 negara dunia. Tertinggal dari negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Thailand (peringkat 41), Malaysia (peringkat 60), maupun Filipina (peringkat 99)," ujar Bamsoet usai menerima jajaran Corporate Forum for Community Development (CFCD), di Jakarta, Rabu (5//4/21).
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, program MOL - AE tidak hanya memudahkan masyarakat menjalin silaturahmi secara virtual guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Melainkan juga menghindari masyarakat dari risiko kecelakaan lalu lintas jika tetap nekat melakukan mudik.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam pelaksanaannya, memang masih saja ditemui tidak semua badan publik mematuhi UU KIP. Sehingga untuk menjamin hak rakyat, UU KIP mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.
"Hingga akhirnya berada di posisi ke-9 dan bersaing dalam grup yang terdiri dari lima pembalap untuk memperebutkan posisi ketujuh. Setelah melalui beberapa lap, Mario mulai bisa bersaing dengan pembalap-pembalap di depan," jelas Bamsoet.
"Korlantas Polri juga telah melakukan operasi kegiatan pendisiplinan lalu lintas. Termasuk menertibkan berbagai kegiatan seperti sahur on the road, balap liar, dan lain sebagainya," jelas Bamsoet.
