JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di ruang kerja kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang ada di Kalimantan Timur. Di antaranya mengenai masalah sinyal internet yang susah diakses masyarakat desa, hingga kendala pasokan listrik yang terbatas.

Menjawab persoalan tersebut, Menteri yang akrab di sapa Gus Halim ini menyarankan untuk memanfaatkan Dana Desa guna mengatasi susahnya sinyal internet.

DPRD Kalimantan Timur, menurutnya, bisa membuat kebijakan dengan cara urunan setiap desa dengan dana desanya untuk kemudian disingkronkan dengan program Provinsi.

Sementara perihal listrik, Gus Halim menyatakan masih dalam pembahasan dengan PLN untuk menemukan konsep yang efektif. Pasalnya, program yang sudah berjalan selama ini masih terdapat banyak kendala.

Ia mencontohkan persoalan listrik di Papua yang menggunakan tenaga surya masih belum efektif.

“Lalu ada solusi lagi dari PLN yakni menggunakan genset. Nah permasalahan genset sekarang ada di BBM, bukan hanya persoalan harga tapi pembelian. Beli solar pakai jeriken kan tidak boleh, lalu gunanya apa ada genset,” jelas Gus Halim

Namun demikian, Gus Halim tidak putus asa. Dia akan terus berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mengatasi persoalan ketersediaan listrik yang dihadapi banyak warga desa khususnya di desa-desa terpencil di Indonesia.

“Memang ini masih jadi problem dan menjadi fokus kita juga, sinyal dan listrik ini. Nanti saya coba diskusikan lagi dengan PLN,” kata mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo berharap Kalimantan Timur mendapat perhatian khusus dari Kemendes PDTT.

"Artinya sinkronisasi program apa yang kami programkan mendapatkan supporting dari Kemendes PDTT,” katanya saat pertemuan.

Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi mengungkapkan tentang sarana dan prasarana, di mana mayoritas desa khususnya di Kutai Kartanegara yang bakal menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Reza, ada dua persoalan yang perlu segera diselesaikan yaitu listrik dan penyedian air bersih. Pasalnya, selama ini warga desa khusus di pinggiran muara harus membayar Rp5.000 tiap hari untuk mendapatkan listrik yang hanya menyala dari pukul 18.00 hingga 23.00 WITA.

“Kalau Rp5.000 dikalikan 30 hari kan lumayan untuk kehidupan di sana. Mungkin ada kebijakan tersendiri dari Kemendes PDTT untuk membantu sarana prasarana kelistrikan juga air bersih,” ujarnya.