JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan sikapnya terhadap pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dalam pidatonya saat Rapimnas Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (16/9).

“Untuk pembangunan IKN, Demokrat menyampaikan sikap bahwa kita setuju mengingat kondisi Jakarta yang sudah tidak ideal lagi,” ungkap AHY.

Meski menyetujui hal itu, AHY mengatakan jika Pemerintah harus mempersiapkan dengan matang agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembangunan.

“Dengan catatan, pemerintah harus mempersiapkan konsep dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kegagalan,” lanjutnya.

AHY juga mengatakan jika pemerintah harus benar-benar mengatur waktu yang tepat untuk jangka waktu pembangunannya. Hal itu dikarenakan pembangunan Ibukota baru membutuhkan waktu yang lama.

“Pemerintah harus mengatur timing yang tepat dari jangka waktu pembangunannya,” tegasnya.

Di seluruh dunia, AHY menceritakan jika pembangunan Ibu kota baru membutuhkan waktu panjang dengan mepertimbangkan kondisi ekonomi negara.

“Bahkan di seluruh dunia, pembangunan ibu kota itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena harus mepertimbangkan kondisi ekonomi negara tersebut,” pungkasnya.

Selain itu, AHY juga menyinggung soal pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menggunakan dana APBN triliunan rupiah.

AHY sangat menyayangkan sikap pemerintah yang awalnya mengatakan bahwa tidak akan menggunakan dana APBN untuk pembangunan kereta cepat tersebut.

“Baru-baru ini telah diputuskan adanya alokasi penyertaan modal negara dari APBN triliunan rupiah, padahal pada awalnya pemerintah berjanji tidak mengambil sepersen pun dari APBN,” ungkap AHY.

Ia juga mengatakan jika jumlah nilai proyek tersebut terus membengkak dari skema perhitungan awal.

“Nilai proyek pun terus membengkak dari skema perencanaan awal,” lanjut mantan Mayor TNI tersebut.

AHY juga menyarankan jika dalam membangun megaproyek, perencanaan harus matang agar tidak berhenti di tengah jalan apalagi sampai merugikan keuangan negara.

“Maka Demokrat menyarankan agar dalam membangun megaproyek seperti ini harus melalui perencanaan yang matang, agar tidak berhenti di tengah jalan bahkan merugikan keuangan negara,” pungkasnya.