Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai desain Gedung MPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan filosofi keindonesiaan yang kokoh dan utuh
Hari ini pimpinan MPR berkunjung ke IKN dan kami berterima kasih kepada Kepala Otorita yang telah memberikan penjelasan secara detail mengenai perkembangan pembangunan
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i memastikan kesiapan Masjid di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk salat tarawih pada awal Ramadan 1447 H/ 2026 M
Pemerintah menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya para korban di Cisarua akibat longsor dan curah hujan yang sangat tinggi. Yang kami utamakan adalah penyelamatan jiwa
Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah koreksi desain pada Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan meminta penambahan embung
Terkait dengan Pak Prabowo mengunjungi IKN, tentu saja kita akan menampung masukan atau kemudian informasi yang nanti didapat dari pemerintah terkait dengan kunjungan Bapak Presiden
Komisi X DPR RI hormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait pengajuan uji materi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Menko PMK Pratikno menyampaikan permohonan maaf atas penanganan bencana alam yang melanda Sumatra kurang optimal
Di UU IKN spirit yang kita tangkap menjalankan fungsi pusat pemerintahan sebagaimana terdapat di Pasal 12 ayat (1) UU No 21 Tahun 2023 tentang IKN. Tidak ada sama sekali menyebut frasa Ibu Kota Politik
Istana Wakil Presiden di Kota Nusantara menempati lahan seluas 148.417 meter persegi dengan luas bangunan 32.061 meter persegi
Wakil Ketua Komisi XI Mohammad Haekal mengatakan, pembangunan IKN masih akan berlanjut, meski bukan menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
OIKN menyatakan bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN direncakan mulai akhir Oktober 2025
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa revisi UU Sisdiknas mendefinisikan kembali anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD harus dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Said mengatakan, setiap tahun anggaran untuk IKN bervariasi menyesuaikan prioritas kebutuhan pembangunan
Komisi II DPR RI menjadwalkan pemanggilan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membahas perihal kesiapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur
Anggaran pembangunan IKN yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, hingga 2028 disetujui sekitar Rp48,8 triliun
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta pemilik usaha di bidang hasa akomodasi atau penginapan memperketat aturan bagi pengguna jasa penginapan, guna mempersempit ruang praktik prostitusi
Ia menyayangkan bahwa realisasi anggaran wajib belajar dari total 20 persen anggaran pendidikan nasional justru hanya 4,9 persen.
Sabam menemukan bahwa alokasi dana pendidikan di sejumlah kementerian non-teknis jauh lebih besar dibanding yang dialokasikan untuk kementerian teknis.
