JAKARTA - Republik Demokratik Kongo telah meminta juru bicara misi penjaga perdamaian PBB, MONUSCO, untuk meninggalkan negara itu, dan menyalahkannya karena memicu ketegangan yang menyebabkan protes mematikan pekan lalu.

Sebanyak 36 orang, termasuk empat penjaga perdamaian PBB, tewas pekan lalu ketika ratusan pengunjuk rasa merusak dan membakar gedung-gedung PBB di beberapa kota di timur Kongo.

Warga sipil menuduh misi tersebut, yang telah aktif selama lebih dari satu dekade, gagal melindungi mereka dari kekerasan milisi yang telah lama melanda wilayah tersebut.

Pemerintah mengatakan bahwa juru bicara, Mathias Gillmann, telah membuat pernyataan "tidak sopan dan tidak pantas" yang berkontribusi pada ketegangan antara penduduk dan MONUSCO.

"Pemerintah Kongo menganggap bahwa kehadiran pejabat ini di wilayah nasional tidak mungkin untuk mempromosikan iklim saling percaya dan ketenangan antara lembaga-lembaga Kongo dan MONUSCO," kata pernyataan dari kementerian luar negeri tertanggal 28 Juli dan dilihat oleh Reuters pada Rabu.

Juru bicara Gillmann dan MONUSCO tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pemerintah Kongo juga mengatakan minggu ini bahwa mereka akan menilai kembali rencana penarikan misi sehubungan dengan protes, sebuah keputusan yang menurut MONUSCO didukung.

Misi itu akan ditarik pada tahun 2024 sesuai dengan rencana yang disusun tahun lalu, tetapi pemerintah bertujuan untuk mempercepat keberangkatannya, kata menteri luar negeri Christophe Lutundula.