Jakarta – Mewujudkan percepatan pembangunan desa, desa membutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah agar mampu mengelola pembangunan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini berarti pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka pembangunan yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Hal demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menerima audiensi Ketua Komisi I DPRD Provinsi Papua Barat, Abdullah Gazam bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maybrat, Adam Antoh, di ruang kerjanya, Senin (25/07/2022).

“Dalam proses percepatan pembangunan, akan lebih efektif jika Pemerintah Daerah masuk di dalam perencanaan pembangunan desa. Kemudian, setelah itu disesuaikan dengan hal yang menjadi pokok masalah dan kebutuhan pada daerah tersebut,” ujar Gus Halim sapaan akrabnya.

Dalam mengentaskan Daerah tertinggal, menurut Gus Halim perlu data-data distrik/wilayah yang kompatibel dengan apa saja yang menjadi kebutuhan Masyarakat Desa di Papua Barat. Data desa berbasis SDGs Desa dapat menjadi pedoman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Maka saya berharap agar ada data yang menjadi kebutuhan di wilayah tersebut, agar kebijakan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa di wilayah tersebut,” ungkap Doctor honoris Causa UNY ini.

Gus Halim mencontohkan hal yang paling mendesak dibutuhkan oleh masyarakat Desa tertinggal di Papua Barat adalah pembangunan infrastruktur jalan. Ia menilai, pembangunan infrastruktur jalan itu sebagai kunci dalam menggerakkan seluruh sektor pembangunan Desa di Papua Barat, khususnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

“Pada prinsipnya, yang paling dibutuhkan dan paling efektif dalam menggerakkan ekonomi Desa di Papua Barat adalah pembangunan jalan. Karena bagaimana mungkin masyarakat Desa disana dapat menikmati hasil bumi mereka, bagaimana mungkin kantor pelayanan publik bisa berjalan, sementara akses jalannya tidak ada? Maka saya pikir, inilah kebutuhan dasar Desa di Papua Barat,” ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Disamping itu, selain pembangunan jalan juga terealisasi infrastruktur penerangan yang sesuai dengan kondisi geografis di desa Papua Barat khususnya Kabupaten Maybrat. Gus Halim mencontohkan pembangunan pembangkit listrik microhidro yang memanfaatkan debit air untuk menggerakkan turbin agar mampu menghasilkan energi mekanik serta PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang memanfaatkan daya matahari agar menjadi listrik yang menunjuang kebutuhan penerangan di wilayah tersebut.

“Karena di sana (Papua Barat) ada gunung dan aliran sungai yang cukup deras, maka yang paling masuk akal untuk dijadikan alat penerangan adalah dengan dibangunnya Microhidro, atau yang paling pas juga adalah menggunakan peralatan pembangkit listrik PLTS, “ kata Gus Halim.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maybrat, Adam Antoh berharap kerja sama Daerah dan Desa dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua Barat, khususnya Kabupaten Maybrat.

“Harapan kami kepada pak Menteri Desa untuk masyarakat Papua Barat lebih khusus Kabupaten Maybrat adalah pembangunan infrastruktur dasar berupa akses jalan yang dapat menghubungkan Kabupaten dengan kecamatan/distrik, kecamatan dengan Desa maupun antar desa dengan desa. Juga penerangan, telekomunikasi sehingga dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Adam.

Di saat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Papua Barat, Abdullah Gazam mengapresiasi respon positif oleh Gus Halim. Ia berharap dari hasil pertemuannya dengan Mendes PDTT itu membawa keadilan bagi pemerataan pembangunan bagi Masyarakat sehingga dapat memangkas gerakan radikal di wilayahnya.

“Terima kasih saya ucapkan kepada Gus Menteri atas perhatian dan waktunya. Saya berharap, dengan ini dapat meminimalisir potensi-potensi gerakan radikal yang terjadi di sana. Karena mereka hanya minta keadilan, mereka hanya butuh penerangan, dan mereka hanya butuh pemerataan pembangunan," kata Abdullah.