Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai focal point Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia yang berada di bawah bendera ASEAN menggelar Regional Forum on Village Resouces Management and Poverty Eradication di Obyek Wisata Semara Ratih, Desa Taro, Kabupaten Gianyar, Bali pada Kamis (21/7/2022).

Arah kebijakan dari kegiatan ini sesuai dengan Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication (FAP RDPE) 2021-2025 yang telah disepakati bersama antar 10 (sepuluh) negara ASEAN yang mengambil tema pengembangan desa wisata.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Bali, Putu Anom Agustina mewakili Gubernur Provinsi Bali. Turut hadir secara virtual, Head of the Poverty Eradication and Gender Division dari ASEAN Secretariat Chusana Han.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito mengatakan, Indonesia memiliki 74.961 Desa dengan topografi yang beragam mulai dari daratan yang luas, sampai dengan lautan dan pulau-pulau kecilnya. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah 1,1% per tahun merupakan tantangan yang cukup besar dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

"Salah satu sektor yang dapat mendongrak peningkatan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor pariwisata yang juga sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, peningkatan penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja pariwisata, dan kenaikan indeks daya saing pariwisata Indonesia," kata Sugito.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan level terendah dalam mengupayakan pengembangan sektor pariwisata, salah satunya adalah dengan pengembangan Desa Wisata. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan dan mengelola wisata yang terdapat di daerahnya dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan desa wisata yang dilakukan memiliki manfaat antara lain peningkatan taraf hidup masyarakat serta pelestarian budaya dan tradisi, peciptaan lapangan kerja baru, peningkatan keberadaan industri kecil dan menengah, serta perluasan promosi produk lokal. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi tingkatkehidupan warga masyarakat.

Dipaparkan Sugito, data dari Pusdatin, Kementerian Desa PDTT, hingga tahun 2021 tercatat terdapat 57.273 BUMDes di seluruh Indonesia, dimana 5.043 BUMDes diantaranya mengelola Desa Wisata sebagai salah satu unit usahanya. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong kebangkita Desa Wisata di Indonesia menuju Desa Maju dan Mandiri, Kementerian Desa PDTT menyelenggarakan Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara Tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Januari-Juni 2022.

Pada periode ini sebanyak 1.407 desa/BUMDes telah mendaftarkan potensi wisatanya ke dalam Aplikasi Desa Wisata Nusantara, yang selanjutnya telah terpilih 30 desa denganperingkat tertinggi mendapatkan like dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara dan telah menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Juni 2022 lalu.

"Dalam agenda Regional Forum on Village Resources Management for Rural Development and Poverty Eradication, diharapkan kita mampu mengakomodir isu-isu desa dan perdesaan terutama terkait pengembangan desa wisata di Indonesia khususnya, dan di kawasan ASEAN pada umumnya," kata Sugito.

"Melalui forum ini, bersama-sama kita membangun kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam pengembangan desa wisata dalam rangka pembangunan desa dan perdesaan agar mampu bersinergi dan memiliki daya saing sehingga memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dan secara luas untuk kemajuan kawasan ASEAN," sambung Sugito.

Memasuki sesi diskusi, materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber turut memperkuat pernyataan tersebut diatas, terutama pentingnya membangun kolaborasi para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan desa wisata yang terintegrasi, pengembangan kerja sama yang merujuk pada persyararatan minimal yang harus dipenuhi guna menyelaraskan dengan tujuan pembangunan desa wisata, serta penguatan kapasitas pengelola desa wisata untuk mendukung perencanaan pembangunan desa wisata berkelanjutan secara bottom up, sehingga tercapai desa wisata mandiri.

Pada akhir kegiatan ini, Dirjen Sugito menekankan harapannya bahwa setiap anggota ASEAN dapat membangun kolaborasi lintas sektor lintas negara di dalam kawasan ASEAN untuk menciptakan pilot project bersama di tahun mendatang.

Selanjutnya, setiap negara dapat menetapkan 3 (tiga) lokasi pilot project bersama dalam rangka pengembangan desa wisata, pembelajaran bersama serta penyusunan paket wisata bersama diantara negara-negara di ASEAN. Dan yang terakhir menyampaikan permohonan agar ASEAN Secretariat dapat fasilitasi dan melakukan follow up hasil dari pertemuan ini sehingga dapat terwujud ASEAN Network dalam rangka pengembangan desa wisata bersama di tingkat regional ASEAN.

Pertemuan ini berlangsung secara hibrid yang melibatkan peserta luring maupun daring. Peserta luring dihadiri perwakilan peserta dari 3 negara ASEAN, yaitu Thailand, Vietnam dan Malaysia, serta segenap perwakilan dari K/L Pusat antara lain dari Kemenko PMK, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN dari Kementerian Luar Negeri, Kominfo, Direktur Rentek, Ditjen PDP dan Direktur PPKT, Ditjen PPKTrans dari Kementerian Desa PDTT.

Selain itu, turut hadir pula perwakilan Bappenas, BNPB, Kemensos, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat Provinsi dan Kabupaten dan juga segenap instansi dari Pemerintahan Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Denpasar. Sementara itu, dalam platform daring tercatat diikuti oleh 150 partisipan.