Jakarta, Jurnas.com – Sebuah studi di 32 pusat kota global mengungkapkan, sektor real estat menyumbang rata-rata 60% dari keseluruhan emisi karbon, melebihi perkiraan World Green Building Council sebesar 40%.

Laporan terbaru JLL, kontribusi ini bahkan lebih tinggi di beberapa pusat bisnis terbesar di Asia Pasifik seperti Tokyo (73%), Seoul (69%) dan Melbourne (66%).

Laporan terbaru JLL bertajuk “Decarbonising Cities and Real Estate” mendapati kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang diberlakukan di perkotaan, dampak industri real estat, dan ilmu sains iklim yang menunjukkan perlunya tindakan cepat untuk mengatasi pemanasan global.

Pemerintah kota menetapkan target keberlanjutan yang ambisius, seringkali jauh di atas target nasional.

Di Asia Pasifik, misalnya, kota-kota seperti Sydney dan Shanghai menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar masing-masing 70% dan 65% pada tahun 2030.

Namun, upaya mengatasi emisi karbon sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dan beberapa kota seperti Hong Kong, Shanghai dan Mumbai tidak memiliki target nyata untuk mengembangkan gedung atau bangunan bebas karbon.

Untuk mewujudkan rencana dekarbonisasi bangunan yang holistik dan efektif, laporan JLL menekankan pentingnya kerjasama dengan pemilik lahan, investor, pengembang, dan penghuni.

“Bangunan atau gedung merupakan masalah sekaligus solusi bagi krisis iklim yang kita hadapi dan kerjasama antara sektor swasta dan public adalah sangat penting untuk mendorong kemajuan nyata dalam dekarbonisasi ekonomi. Untuk Asia Pasifik, hal ini sangat penting terutama bagi kota-kota seperti Hong Kong yang 85% bangunannya berusia lebih dari 10 tahun dan memerlukan peremajaan. Sayangnya, belum ada target yang ditetapkan untuk dekarbonisasi bangunan," kata Kamya Miglani, Head of ESG Research, JLL Asia Pasifik.

"Jika hal tersebut tidak dilakukan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan ketat dan penalti yang berat terkait standar bangunan – hal ini berarti akan ada yang menang dan kalah dalam perlombaan mencapai net-zero karbon.”

Penelitian JLL menunjukkan kota-kota yang paling mungkin berhasil dalam mengurangi emisi karbon adalah kota-kota yang mampu menyeimbangkan regulasi, insentif, inovasi, dan akselerator.

Sejumlah kota menerapkan pendekatan inovatif untuk mengurangi emisi bangunan, seperti Singapura dengan Rencan Induk Bangunan Hijau (Green Building Masterplan) yang menargetkan dekarbonisasi bangunan sebesar 80% hingga 2030.

Sementara itu, Tokyo menerapkan program cap-and-trade yang memberi insentif kepada pemilik bangunan untuk mengurangi emisi karbon dan menggunakan energi terbarukan.

Namun, penelitian tersebut juga mengingatkan bahwa kebijakan dan regulasi yang saat ini diterapkan di seluruh dunia belum sepenuhnya mengikuti perkembangan ilmu sains, sehingga sektor swasta mengemban tanggung jawab lebih besar dalam merespons tantangan perubahan iklim.

Kondisi ini sangat relevan di kota-kota Asia, seperti Shanghai, Hong Kong, dan Mumbai yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan berada dalam situasi mendesak untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu panas, kekeringan, kebakaran dan curah hujan tinggi.