JAKARTA - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mendukung penuh DPR RI menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan ‘The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit’ (P20) pada 6-7 Oktober 2022.

Memperoleh estafet kepercayaan tersebut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan agar setiap elemen Setjen DPR RI saling menguatkan kerjasama untuk menyukseskan P20.

“Sebagai penunjang tugas dan fungsi DPR RI, Setjen DPR RI berkomitmen mendukung penyelenggaraan P20, Baik dari sisi teknis maupun dari sisi substantif. Perlu digaris bawahi, bahwa keberhasilan konferensi ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari berbagai pihak untuk saling membangun komunikasi dan kerja sama dengan para stakeholder,” tutur Indra dalam kegiatan Executive Briefing bersama jajaran Eselon I Setjen DPR RI yang dirilis hari ini di dpr.go.id, Kamis (9/6/2022).

Selaras dengan tema G20 yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’, jelas Indra, P20 akan mengusung tema yang bertajuk ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’. Nantinya, tema ini akan merepresentasikan semangat guna memperkuat interaksi dan kerjasama antar parlemen G20 untuk membahas sejumlah su yang menjadi agenda G20.

Demi mengawali sekaligus membumikan gaung P20 sebagai rangkaian dari G20, Setjen DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengundang Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antarlembaga Muhsin Syihab, dan Staf Khusus Ketua DPR RI Toferry Primanda Soetikno untuk mensosialisasikan P20.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional Endah Tjahjani Dwirini menekankan P20 adalah forum vital yang akan melahirkan berbagai perspektif parlementer untuk menyelesaikan isu yang menjadi perhatian para negara G20. “Sebelumnya DPR RI cukup sukses menyelenggarakan IPU 144. Kami ingin DPR RI mengulang kesuksesan itu, bahkan ingin lebih sukses untuk P20,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dirinya menjelaskan bahwa P20 turut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang menjadi pertimbangan DPR RI dalam pembahasan UUD, pengalokasian anggaran, dan akuntabilitas pengawasan. Sehingga, melalui penyelenggaraan P20 di Indonesia, DPR RI bisa memastikan Indonesia memperoleh kebijakan yang lebih baik sekaligus implementatif.