JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengkritisi peran Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di tengah polemik kelangkaan minyak goreng (migor) akhir-akhir ini.

Belum selesai masalah kelangkaan, kini pemerintah mengungkap akan mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022.

Anggia berpandangan anggaran besar BPDPKS yang Rp130-an Triliun lebih belum proporsional mendukung subsidi sawit rakyat. Untuk subsidi migor curah hanya Rp7,6 T, sementara untuk biodiesel mencapai Rp110,03 T.

“BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu, pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat,” kata Anggia dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk ‘Subsidi Minyak Goreng, Kinerja BPDPKS Dipertanyakan’, di Media Centre DPR RI, Senyan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

“Negara kita dalam konteks ini benar-benar dzolim anggaran segitu banyaknya, tapi kita enggak melakukan tidak menggunakan secara proper,” tegas Anggia.

Sebagian besar dipakai buat biodiesel, Anggia mempertanyakan siapa pihak yang menikmati itu, padahal penyumbang anggaran, pungutan ekspor itu adalah para petani sawit rakyat.

“Saya pernah di Panja mempertanyakan apakah petani rakyat itu menyumbang pungutan itu, anggaran itu,  jawabannya ke sana-kemari dan enggak jelas dan kita tersinggung nih, rakyat ini punya sumbangan besar, punya kontribusi yang besar, intuk anggaran yang besar sekarang dikelola oleh BPDPKS,” beber Anggia.

Bagi Anggia, BPDPKS itu tak lebih dari sekedar EO (Event Organizer) tak jelas posisinya dalam perbaikan infrastruktur sawit dalam negeri. Ia mendukung kinerja BPDPKS agar dievaluasi.

“Makanya menurut saya memang perlu dibedah sebedahbedahnya dan di evaluasi tentang penggunaan anggaran dan tentang kebijakannya juga,” papar .

Senada, Anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia menilai migor seharusnya tidak menjadi polemik apabila dieksekusi peruntukannya secara tepat. Ia mempertanyakan transparansi BPDPKS.

“Misalnya terkait bio diesel, itukan program-programnya, plasma sawit rakyat, karena kita enggak menutup mata selama ini BPDPKS ataupun kebijakan-kebijakan terkait program BPDPKS ini di endusnya cepet banget sama penegak hukum juga, kalau ada penyimpangan di endus, cuman anehnya kok tidak dicegah malah di tindak, kan ini menjadi pertanyaannya, harusnya kan ada pencegahan dulu baru ditindak, ini pencegahannya juga enggak ada,” kritik Politikus PDIP ini.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR F-NasDem Rudi Hartono Bangun juga menyoroti dana besar BPDPKS yang sangat minim untuk sawit rakyat dan peran pejabat terkait dalam kelangkaan migor.

 

“Kalau pejabat kita kompak, aparatur hukum, polisi, jaksa DPR semua kompak mengawasi termasuk Pak Presiden juga tetap sebenarnya ini tidak terjadi kelangkaan migor,” ujar Rudi.