JAKARTA - Taiwan menyatakan ketidakpuasan dan penyesalan karena Organisasi Kesehatan Dunia tidak mengundangnya menghadiri pertemuan tahunan mendatang di Jenewa, di tengah tekanan diplomatik dari China untuk mengisolasi pulau itu.

WHO telah mengabaikan permintaan berulang Taiwan untuk diizinkan menghadiri Majelis Kesehatan Dunia (WHA), yang dijadwalkan pada 22-28 Mei, sebagai pengamat, kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.

Taiwan dikeluarkan dari sebagian besar kelompok global karena keberatan Beijing. China bersikeras bahwa Taiwan tidak boleh diperlakukan sebagai negara merdeka karena menganggap pulau itu sebagai salah satu provinsinya sendiri.

Taiwan telah mengeluh bahwa pengecualiannya dari WHO telah menghambat upaya untuk memerangi pandemi COVID-19. "WHO gagal untuk tetap netral dan profesional, berulang kali mengabaikan kebutuhan dan urgensi partisipasi Taiwan dalam WHO dan WHA," kata pernyataan kementerian itu.

Awal pekan ini seorang pejabat WHO mengatakan keputusan mengenai apakah Taiwan akan diberikan status pengamat kemungkinan pada Senin, setelah badan tersebut menerima proposal dari 13 negara anggota yang mendukung permintaan Taiwan untuk hadir.

Taiwan akan mengirim delegasi ke Jenewa untuk melobi status pengamat di majelis, dan bertemu dengan rekan-rekan dari negara lain di sela-sela forum.

Reuters tidak dapat segera menghubungi WHO untuk menanggapi pernyataan kementerian tersebut.

China memblokir partisipasi Taiwan setelah pemilihan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada tahun 2016, yang dianggap China sebagai separatis - tuduhan yang dia tolak. Taiwan telah diizinkan untuk menghadiri majelis dari 2009 hingga 2016, selama periode hubungan yang lebih hangat antara Beijing dan Taipei.

Departemen Luar Negeri A.S. mengatakan pada hari Selasa bahwa Taiwan harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan itu, dengan mengatakan pengecualian pulau yang diatur secara demokratis atas perintah China itu tidak beralasan dan menjadi perhatian bagi kesehatan global.

Taiwan menolak klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya rakyatnya yang dapat memutuskan masa depan pulau itu.