JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendesak Holding BUMN Pangan perlu untuk memperkuat kerja sama dengan petani sawit rakyat. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem distribusi dan pengendalian harga CPO dan minyak goreng.

"BUMN harusnya bisa menjalin kemitraan dengan petani sawit, di mana produksi sawit rakyat saat ini mencapai 41 persen dari produksi CPO nasional," kata Amin Ak dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).

Dengan demikian, menurut dia, maka dalam kondisi khusus seperti saat ini di saat harga sawit rakyat anjlok, BUMN  dapat menjadi penyelamat mereka.

Namun masalahnya, masih menurut dia, kalangan petani saat ini lebih nyaman bermitra dengan swasta dan menjual produksi mereka ke swasta.

"Artinya BUMN sendiri harus membenahi pola kerjasama agar petani mau berkongsi," kata Amin.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa saat ini posisi BUMN Pangan, dalam konteks bisnis minyak sawit porsinya masih sangat kecil, sekitar 4 persen di sisi hulu dan 5 persen di sisi hilir.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, secara nasional, gabungan BUMN Pangan saat ini sedikitnya memiliki 85 titik distribusi minyak goreng. Hal ini dinilai dapat menjadi instrumen yang tidak bisa disaingi pihak swasta.

Amin berpendapat, hal yang diperlukan saat ini adalah mekanisme pengendalian distribusi agar tidak terjadi distorsi harga maupun salah alokasi agar minyak goreng murah tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.