JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan koordinasi awal dengan Polda Kalimantan Utara (Kaltara) terkait pengusutan kasus kepemilikan tambang emas dan sejumlah bisnis ilegal yang menjerat Briptu Hasbudi.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan melibatkan Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi.

"KPK dengan punya direktorat baru, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, termasuk ada unit selain asset tracing, juga kan ada accounting forensic," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/5).

Ali mengatakan hal itu dibutuhkan untuk men-tracing dugaan harta yang diperoleh dari kegiatan yang diduga ilegal.

"Ilegal penambangan, penambangan ilegal emas tadi itu,” tambahnya.

Ali menjelaskan, jajaran tersebut nantinya dapat berkoordinasi dengan Polda Kaltara untuk menelusuri lebih lanjut aset-aset milik Briptu Hasbudi yang terindikasi ilegal.

Pelacakan aset tersebut diperlukan karena kasus Briptu Hasbudi rencananya akan dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Informasi yang kami peroleh kemarin sudah ada koordinasi awal, bahwa karena ini dikembangkan TPPU," ungkapnya.

Diketahui, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menjelaskan kasus Briptu Hasbudi terkuak karena berawal dari informasi tentang beroperasinya tambang liar yang berlokasi di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kaltara.

Melalui informasi tersebut, Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya segera membentuk tim khusus gabungan Direktorat Reskrimsus, Polres Bulungan dan Polres Tarakan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.

Penangkapan Briptu Hasbudi yang diduga bos tambang ilegal tersebut sontak membuat warga Kaltara tercengang, karena selama ini yang bersangkutan dikenal kebal hukum.

"Kalau sudah seperti ini kita semua memahami bagaimana ketegasan dan kecepatan penanganan sebuah kasus yang terjadi di wilayah hukum Kalimantan Utara. Ini salah satu keberhasilan kepolisian dalam memulihkan kepercayaan masyarakat," ujar Bambang Wuryanto, Minggu (8/5).