JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sultan Pontianak IX, Syarif Machmud Melvin Alkadrie pada Selasa (26/4).

Syarif akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dengan tersangka Bupati PPU Abdul Gafur Mas`ud (AGM).

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AGM," katq Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa.

Sebelumnya, Syarif telah dipanggil penyidik KPK sebagai saksi pada Kamis (31/3) di Kantor Mako Brimob Polda Kaltim di Balikpapan. Namun, dia tak hadir tanpa konfirmasi alias mangkir dari panggilan KPK.

Syarif pun membantah mangkir dari panggilan KPK. Ia mengaku tidak menerima surat panggilan dari komisi antirasuah. Dia memastikan akan hadir jika KPK kembali memanggilnya dan surat pemanggilan diterima. 

"Hingga kini saya ataupun pihak Keraton Pontianak serta kerabat tidak pernah sekali pun menerima surat panggilan dari KPK," kata Syarif beberapa waktu lalu.

Merespons pernyataan Syarif, KPK menegaskan telah melayangkan surat panggilan. "Kami memastikan Tim Penyidik KPK memang benar memanggil yang bersangkutan sebagai saksi untuk perkara dimaksud," kata Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan Abdul Gafur dan tiga pihak lainnya sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Di antaranya, Plt Sekda Penajam Paser Utara, Muliadi; Kepala Dinas PURT Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro; Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Jusman; serta Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

Sementara sebagai tersangka pemberi suap ialah pihak swasta Ahmad Zuhdi alias Yudi.