KPK telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam perkara korupsi pengadaan layanan notifikasi di BRI dan Telkom
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal MPR RI periode 2019-2021, Ma`ruf Cahyono
KPK akan memanggil dan memeriksa sejumlah pihak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
KPK menduga PT Infinity International turut melakukan praktik pengaturan barang importasi di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai (DJBC)
KPK kembali memanggil mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief terkait kasus korupsi kuota haji
Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wamen Imipas, Silmy Karim.
KPK memeriksa Staf Khusus Menteri Agama Periode 2022-2024, Yaqut Cholil Qoumas bernama Mohammad Nuruzzaman
Komisi III DPR menilai alokasi anggaran KPK perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan tetapi juga pencegahan dan monitoring.
KPK berkewajiban mengusut apapun informasi yang muncul dalam persidangan. Termasuk, semua nama-nama yang diduga berperan dalam praktik rasuah tersebut
Penerapan pasal TPPU terhadap para tersangka dalam rangka mengejar aset-aset hasil korupsi
Kejagung mengaku telah melakukan upaya paksa penggeledahan di enam lokasi terkait kasus korupsi tata kelola program MBG pada BGN
Berdasarkan daftar nama yang beredar, puluhan nama tersebut berasal dari pejabat eksekutif, anggota legislatif aparat penegak hukum hingga pihak swasta.
KPK bakal mendalami munculnya nama Utusan Khusus Presiden Raffi Farid Ahmad dalam sidang perkara dugaan suap importasi di DJBC
KPK ternyata sudah lebih dulu melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan notifikasi perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero).
Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia
Para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen, keberpihakan, dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi
Kejagung kemudian menetapkan tiga mantan petinggi BGN tersebut sebagai tersangka korupsi.
Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli titik SPPG
Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour Travel) Fuad Hasan Masyhur mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik KPK
