JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia (POLHUKAM KADIN) Bambang Soesatyo mengungkapkan, dibawah kepemimpinan Ketua Umum Arsjad Rasjid memiliki 9 program prioritas.

Antara lain, Net Zero Hub berupa komitmen 100 perusahaan untuk menjadi Net-Zero, Digitalisasi Ekonomi UMKM berupa peningkatan status seribu UMKM menjadi usaha menengah, Sustainability (Carbon Trading, SDG/ESG, dan Ecotourism) berupa komitmen 10-15 perusahaan terhadap stakeholder capitalism metrics, hingga KADIN Cipta berupa peluncuran Online Single Submission (OSS) dan reformasi platform, database, serta perpustakaan digital KADIN.

"Terkait Digitalisasi Ekonomi UMKM, ini merupakan komitmen KADIN memajukan sektor UMKM. Sehingga tidak hanya korporasi besar saja yang menikmati berkah dari pembangunan," jelasnya.

"Sekaligus sebagai dukungan KADIN terhadap komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah mengarahkan agar percepatan transformasi digital UMKM harus segera dilakukan. Tahun ini, ditargetkan menembus 20 juta UMKM. Serta di tahun 2023 ditargetkan 30 juta UMKM sudah berhubungan dengan ekosistem ekonomi digital," ujar Bamsoet usai mengikuti Rapat Dewan Pengurus Harian KADIN Indonesia yang dipimpin Ketua Umum Arsjad Rasjid, secara virtual di Jakarta, Kamis (14/4/22).

KADIN juga mendukung komitmen Presiden Joko Widodo agar Kementerian Koperasi dan UKM bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus melakukan percepatan penyediaan 40 persen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP.

"Menyukseskan, perlu peran dari berbagai pihak, khususnya dari KADIN, agar UMKM yang ada saat ini bisa sesegera mungkin terkoneksi dengan ekonomi digital seperti e-Katalog LKPP. Mengingat KADIN tidak hanya diisi para pengusaha yang berasal dari korporasi besar saja. Melainkan juga berasal dari kalangan UMKM," jelas Bamsoet.