• Info MPR

Pemerintah Harus Membuat Kebijakan yang Memungkinkan Masyarakat Mudik dengan Aman

akhyar | Minggu, 10/04/2022 22:04 WIB

Pemerintah Harus Membuat Kebijakan yang Memungkinkan Masyarakat Mudik dengan Aman Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (foto: Humas MPR)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah yang mempersilahkan masyarakat untuk mudik di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat, harus diiringi dengan kebijakan yang memungkinkan masyarakat mudik dengan aman.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/4) Lestari mengatakan kebijakan mudik harus mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan lewat kebijakan yang memudahkan para pemudik di tengah himpitan beban ekonomi yang dialami masyarakat saat ini.

Setelah dalam dua tahun terakhir diberlakukan larangan mudik, kebijakan diperbolehkan kembali mudik pada Lebaran tahun ini berpotensi menimbulkan lonjakan jumlah pemudik

Di saat yang sama, saat ini masyarakat terbebani dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Menurut Lestari, kombinasi antara keinginan yang kuat untuk mudik dan keterbatasan dana yang dimiliki masyarakat berpotensi menimbulkan sikap abai pemudik terhadap keselamatan.

Karena itu perkiraan lonjakan pemudik di tengah terjadinya lonjakan harga-harga yang membebani masyarakat harus diantisipasi dengan kebijakan yang efektif sehingga mampu memperlancar arus mudik dengan aman.

Program mudik bersama yang direncanakan Pemerintah, menurut Lestari, merupakan salah satu kebijakan yang harus diperluas.

Dengan melibatkan perusahaan transportasi yang ada perusahaan swasta yang mampu juga diharapkan menyelenggarakan program mudik bersama untuk para karyawannya.

Proses mudik yang lebih terkoordinir diharapkan mampu meningkatkan keamanan para pemudik hingga sampai tujuan.

Apalagi setiap masa mudik lebaran selalu saja ada para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang rawan terancam keselamatannya.

Lestari sangat berharap pengelolaan mudik tahun ini bisa terkoordinasi dengan baik antar pemangku kepentingan di pusat dan daerah, agar masyarakat bisa bertemu sanak keluarga di kampung halaman dengan aman di tengah tekanan ekonomi yang dialami masyarakat saat ini