JAKARTA - Pemerintah Ethiopia pada hari Kamis mengumumkan gencatan senjata sepihak segera dalam konfliknya dengan pasukan pemberontak Tigrayan untuk mengizinkan bantuan ke provinsi utara yang dilanda perang.

Seorang juru bicara pasukan Tigrayan tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari pengumuman tersebut, yang menyusul kunjungan Utusan Khusus AS untuk Tanduk Afrika, David Satterfield, ke ibu kota Addis Ababa minggu ini.

Lebih 90 persen dari 5,5 juta orang Tigray membutuhkan bantuan makanan, kata PBB, tetapi hanya sedikit yang masuk sejak pasukan Ethiopia menarik diri dari Tigray pada akhir Juni tahun lalu.

Konflik 16 bulan telah mengadu penguasa Tigray - Front Pembebasan Rakyat Tigray - melawan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed.

"Pemerintah Ethiopia berharap bahwa gencatan senjata ini akan secara substansial meningkatkan situasi kemanusiaan di lapangan dan membuka jalan bagi penyelesaian konflik di Ethiopia utara tanpa pertumpahan darah lebih lanjut," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara pemerintah Legesse Tulu mengatakan kepada Reuters bahwa gencatan senjata itu sepihak. "Ini hanya keputusan pemerintah untuk melindungi warga kita dari bahaya," katanya. "Kami berharap pihak lain (TPLF) akan melakukan hal yang sama."

Para pemimpin Tigray menyalahkan pemerintah pusat dan daerah karena memblokir bantuan ke Tigray. Pemerintah pusat mengatakan pejuang Tigrayan telah memblokir bantuan karena mereka telah menyerbu Afar, wilayah tetangga di sepanjang satu-satunya rute darat yang saat ini terbuka ke Tigray.

Badan kemanusiaan PBB OCHA mengatakan tidak ada truk yang berhasil masuk ke Tigray sejak 15 Desember, dengan alasan kendala administratif dan keamanan. OCHA mengatakan upaya bantuan terhambat oleh kurangnya dana, pasokan dan mitra.

Minggu ini sebuah konvoi PBB yang mencoba mencapai beberapa kota di bawah kendali pemerintah di Afar dilempari batu, para pengemudi dipukuli dan makanan dicuri, menurut tiga pekerja bantuan.

Juru bicara regional Afar Ahmed Koloyta tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Gizachew Muluneh, juru bicara pemerintah daerah Amhara, mengatakan pemerintah daerah akan berkomentar nanti.