JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penyelenggaraan Muktamar ke-31 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang akan diselenggarakan pada 22-25 Maret di Kota Banda Aceh.

Dirinya berharap, penyelenggaraan Muktamar IDI bisa membuat organisasi IDI semakin solid. Sehingga bisa terus bersinergi dengan pemerintah menuju visi Indonesia Sehat 2045.

"IDI harus bisa membantu pemerintah mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Mulai dari peningkatan usia harapan hidup, hingga pengendalian berbagai penyakit menular. Karenanya, berbagai persoalan yang dihadapi oleh para dokter harus bisa diselesaikan sedini mungkin. Seperti menyangkut pemerataan dokter di seluruh Indonesia, meningkatkan kualitas daya saing dokter Indonesia melalui peraturan hukum terkait, hingga meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan tenaga kesehatan Indonesia," ujar Bamsoet usai menerima delegasi peserta Muktamar ke-31 PB IDI, di Jakarta, Jumat (18/3/22).

Data Kementerian Kesehatan yang mencatat jumlah dokter di Indonesia per 31 Desember 2020 berjumlah 123.691 jiwa. Namun sebarannya belum merata di tiap wilayah. Sebanyak 57,63 persen atau sekitar 71.286 diantaranya masih berpusat di Jawa. Dan sebanyak 17.032 dokter diantaranya berada di DKI Jakarta.

"Selain keberadaan dokter yang belum merata, tantangan lainnya mewujudkan visi Indonesia Sehat 2045 yakni harus membuat industri alat kesehatan (Alkes) dalam negeri semakin tumbuh. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada tahun anggaran 2021, pemesanan alat kesehatan produksi dalam negeri jumlahnya hanya mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara pemesanan alat kesehatan impor jumlahnya empat kali lebih besar, mencapai Rp 12,5 triliun," papar Bamsoet.

Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, dari sekitar 5.462 alat kesehatan impor, mulai tahun 2022 nanti sudah harus tersubstitusi oleh produk lokal dengan target substitusi minimal 35 persen. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, setidaknya sudah ada 358 jenis Alkes yang diproduksi di dalam negeri, dan 79 jenis Alkes yang menjadi substitusi/pengganti produk impor.

"Agar target tersebut terealisasi, butuh dukungan dari manajemen rumah sakit dan juga para dokter yang praktek untuk mengedepankan penggunaan Alkes dalam negeri dibandingkan menggunakan Alkes impor. Laporan Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) yang merujuk data Kementerian Keuangan mencatat bahwa dalam APBN 2019, pengadaan alat kesehatan di rumah sakit pemerintah mencapai Rp 9 Triliun. Pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 18 triliun karena adanya pandemi Covid-19. Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta, total belanja alat kesehatan di Indonesia berkisar Rp 50 triliun per tahun. Sangat disayangkan jika anggaran sebesar itu lebih banyak dinikmati oleh produsen alat kesehatan dari luar negeri," pungkas Bamsoet.