JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih mengatakan ada praktik oligopoli dalam bisnis minyak goreng di Indonesia.

Dari belasan perusahaan minyak goreng yang terdata, jelas Guntur, hanya ada empat perusahaan yang produk minyak gorengnya mendominasi pasar dalam negeri.

"Struktur pasar oligopoli bukan sebuah pelanggaran. Namun, struktur pasar ini dapat memudahkan pelaku usaha besar menentukan harga, pasokan, maupun produksi. Tujuannya memaksimalkan keuntungan. Dengan stuktur pasar seperti ini produsen minyak goreng yang lebih kecil tidak punya pilihan selain mengikuti harga di pasaran yang berujung pada harga tinggi terjadi sekarang,” ungkap Guntur.

Tak hanya praktik oligopoli, Ombudsman menemukan stok langka minyak goreng di lapangan, justru banyak ditawarkan para retail di dagang el (e-commerce) . Minimnya stok membuat masyarakat melakukan panic buying atau pembelian karena panik dan dalam besaran untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan.

Komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan dalam dua pekan ini panic buying minyak goreng di masyarakat mulai menurun.

"Dua pekan ini kami melihat di lapangan terjadi panic buying terkait minyak goreng sudah berkurang. Pembatasan pembelian masih terjadi. Kita lihat pola ini dua minggu lagi apakah terjadi perubahan lebih baik, kalau terjadi perubahan maka itulah sebenarnya kondisi yang kita inginkan,” pungkas Yeka.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW, Almas Sjafrina, menilai mitigasi kelangkaan minyak goreng seharusnya bisa dilakukan pemerintah. Menurut Almas, pemerintah tidak sigap merespons lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng sebagai salah satu komoditas pangan pokok masyarakat.

"Ini meledak menjadi satu persoalan yang masih muncul di banyak daerah, kami melihat pemerintah bisa dikatakan tidak sigap memitigasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang seharusnya dapat dipetakan sebelumnya," tegas Alma.