JAKARTA - Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah harapan dan impian mengenai Ibu Kota Negara (IKN) baru “Nusantara” yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa IKN Nusantara bukan hanya sekedar memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan. Menurutnya, IKN Nusantara merupakan lompatan besar bagi Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju.

Ia memastikan akan membangun IKN yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, serta menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan, dengan mengusung konsep kota hutan, kota pintar, kota modern dan berkelanjutan yang memiliki standar internasional.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengakui rencana design IKN Nusantara sangat bagus, dan memenuhi standar kota di negara maju.

Namun sebaliknya, ia mengatakan impian Jokowi mengenai IKN Nusantara ini adalah sebuah ironi.

Pasalnya, ia belum melihat ada satu kota pun di Indonesia yang bisa mewujudkan konsep-konsep IKN Nusantara sampai saat ini. Menurutnya, apa yang menjadi cita-cita Jokowi mengenai IKN Nusantara sebenarnya lebih mudah diterapkan di kota-kota yang sudah ada.

“Tidak usah jauh-jauh kenapa konsep itu tidak diterapkan di Balikpapan atau Samarinda misalnya, kota yang paling dekat dengan IKN. Jadi saya justru melihat eutophia itu ingin langsung loncat di IKN. Padahal semua yang disebutkan tadi harusnya bisa diujicobakan dulu minimal diterapkan di kota-kota terdekat. Karena kalau di kota-kota yang sudah ada, atau yang terdekat tidak mampu kita wujudkan, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa IKN sesuai dengan harapan?,” ungkapnya kepada VOA.

Ia mengatakan, jika pemerintah terlalu fokus untuk membangun IKN Nusantara tanpa mengakselerasi pembangunan kota-kota disekitarnya, akan terdapat ketimpangan pembangunan yang sangat besar. Selain itu, perlu diingat bahwa kota-kota di sekitar IKN juga sampai detik ini masih memiliki permasalahan lingkungan seperti banjir setiap musim hujan yang tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah daerahnya.

“Kita itu suka sesuatu yang instant, tiba-tiba kita ingin yang canggih, tapi sementara yang di depan mata tidak kita urus. Kalau ditanya, sebutkan kota di Indonesia yang sudah smart city? Belum ada. Sebutkan kota yang sudah menerapkan green city? Belum ada. Sebutkan kota yang sudah suistanable? Belum ada. Menuju atau mempersiapkan, iya. Ini tiba-tiba kita bermimpi tiga hal yaitu harus green, smart, suistanable di IKN? Semua energi dikerahkan ke sana, kementerian semua fokus ke sana. Jadi dalam konteks tata kota ini justru menjadi ironi,” jelasnya.

Jika tetap melakukan ini, menurutnya, Jokowi akan mengulang permasalahan yang sama di Jabodetabek. Pernyataannya tersebut merujuk pada fakta bahwa pemerintah memusatkan pembangunan di DKI Jakarta, sementara wilayah sekitarnya: Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek), tidak tertangani dengan baik. Ia mengatakan, kemajuan pembangunan di wilayah Bodetabek lebih disebabkan oleh andil pihak swasta.

“Tidak ada upaya akselerasi atau pecepatan kota/kabupaten yang ada di sekitar IKN untuk sama-sama dibangun. Semua langsung terjun ke IKN, semua yang canggihnya dibuat di kawasan inti pusat pemerintahannya. Tapi sampai hari ini, tidak pernah dibahas bagaimana Kutai Kertanegara, atau Penajam Paser Utara yang masih timpang jauh kemudian bagaimana Balikpapan dan Samarinda bisa mengejar ketertinggalan, karena harus sama waktunya pada saat IKN jadi, kota/kabupaten yang ada di IKN harus paling tidak di bawahnya selapis atau dua lapis, karena ketimpangan itu akan dibuat menjadi kontradiksi,” pungkasnya.