JAKARTA - Menteri Dalam Negeri India mengatakan dia lebih menyukai siswa yang mengenakan seragam di sekolah daripada pakaian keagamaan apa pun. Tetapi posisinya mungkin berubah setelah pengadilan memutuskan tentang manfaat larangan jilbab di sekolah-sekolah di negara bagian Karnataka.

Larangan yang diberlakukan oleh Karnataka pada 5 Februari telah memicu protes oleh siswa dan orang tua Muslim, dan protes balik oleh siswa Hindu, yang memaksa pihak berwenang untuk menutup sekolah di sana awal bulan ini.

Muslim, yang jumlahnya 13 persen dari 1,35 miliar penduduk India, telah mengecam pembatasan jilbab, sebagai tanda lain dari marginalisasi mereka di negara berpenduduk mayoritas Hindu itu.

Menteri Dalam Negeri Amit Shah, politisi paling kuat di India setelah Perdana Menteri Narendra Modi, mengatakan kepada Network18 Group dalam sebuah wawancara yang akan ditayangkan pada Senin malam bahwa ia akan menerima putusan pengadilan apa pun atas masalah tersebut.

"Adalah keyakinan pribadi saya bahwa orang-orang dari semua agama harus menerima aturan berpakaian sekolah," kata Shah.

"Pada akhirnya, harus diputuskan apakah negara akan berfungsi berdasarkan Konstitusi atau keinginan. Keyakinan pribadi saya hanya tersisa sampai pengadilan membuat keputusan. Dan begitu pengadilan membuat keputusan, maka saya harus menerimanya, dan semua orang harus menerimanya."

Karnataka diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata milik Modi dan Shah, yang para pemimpinnya telah mengajukan sengketa hijab pada rapat umum pemilihan umum di beberapa negara bagian utara yang memberikan suara secara bertahap.

Advokat Jenderal Karnataka, Prabhuling Navadgi, mengatakan kepada Pengadilan Tinggi bahwa mereka yang menentang keputusan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa mengenakan jilbab adalah praktik keagamaan yang penting. Sidang lanjutan akan dilanjutkan pada Selasa.

Para pembuat petisi, termasuk selusin mahasiswi Muslim, sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa mengenakan jilbab adalah hak dasar yang dijamin di bawah konstitusi India dan praktik penting Islam. Langkah Karnataka telah menyebabkan protes di beberapa bagian lain negara itu dan menuai kritik dari Amerika Serikat dan Organisasi Kerjasama Islam.