JAKARTA - Parlemen Lebanon pada hari Senin memperpanjang undang-undang yang mencabut peraturan kerahasiaan perbankan untuk memfasilitasi audit forensik bank sentral negara itu, sebagai syarat utama untuk menerima bantuan asing.

Audit semacam itu ada dalam daftar reformasi yang diminta para donor sebelum membantu Lebanon keluar dari krisis keuangan yang telah mengunci sebagian besar penabung dari rekening bank berdenominasi dolar dan menyebabkan empat dari lima orang Lebanon miskin, menurut badan-badan PBB. Reformasi ini mencakup langkah-langkah untuk mengatasi korupsi, akar penyebab kehancuran yang telah menghancurkan mata uang dan memicu default berdaulat.

Parlemen Lebanon mengadopsi undang-undang pada Desember 2020 yang mencabut kerahasiaan perbankan sehubungan dengan audit bank sentral selama satu tahun. Undang-undang tersebut berakhir pada akhir tahun lalu.

MP Ibrahim Kanaan, ketua komite keuangan parlemen, mengatakan undang-undang tersebut sekarang telah diperpanjang hingga selesainya audit. "Undang-undang ini menempatkan audit forensik di jalur terakhir," kata Kanaan dalam sambutan yang disiarkan televisi.

Konsultan restrukturisasi Alvarez & Marsal (A&M), yang telah disewa pemerintah Lebanon untuk melakukan audit, awalnya menarik diri pada November 2020 dengan alasan belum menerima informasi yang diperlukan. Kontrak kedua ditandatangani pada September 2021, tetapi audit belum dimulai di tengah permintaan A&M untuk informasi lebih lanjut dari bank sentral.

Seorang juru bicara bank sentral mengatakan kepada Reuters awal bulan ini bahwa bank sentral telah memberikan "semua info" dan mendesak A&M untuk memulai.