JAKARTA - Sebagian besar orang Jepang berpikir peluncuran suntikan booster terhadap Covid-19 terlalu lambat dan memberikan tinjauan beragam terhadap penanganan pandemi virus corona oleh Perdana Menteri Fumio Kishida. Jajak pendapat yang sama menyebutkan, keputusan minggu lalu untuk melonggarkan aturan perbatasan dinilai terlalu dini.

Kemarahan atas penanganan pandemi oleh pemerintah Jepang membantu menenggelamkan pemerintahan pendahulu Kishida Yoshihide Suga, dan Kishida menghadapi pemilihan penting untuk majelis tinggi parlemen pada bulan Juli.

Sekitar 73 persen responden jajak pendapat kantor berita Kyodo selama akhir pekan merasa peluncuran suntikan booster di Jepang jauh lebih lambat, meskipun 54,1 persen menyetujui cara Jepang menangani virus corona secara keseluruhan.

Pada hari Jumat, hanya sekitar 12 persen dari populasi telah menerima suntikan booster meskipun hampir 30 persen dari negara tersebut berusia 65 tahun atau lebih dan berisiko lebih besar tanpa perlindungan booster, meskipun Kishida berulang kali berjanji untuk mempercepat program itu.

Kishida mengatakan pada konferensi pers minggu lalu bahwa dia belum menerima booster, tetapi harus mendapatkannya pada awal Maret.

Hampir setengah dari responden survei via telepon dua hari itu mengatakan "terlalu dini" untuk melonggarkan kontrol perbatasan, yang termasuk yang paling ketat di antara negara-negara kaya tetapi dikecam oleh bisnis dan pendidik, sebuah langkah yang akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Maret.

Sekitar 45,7 persen mengatakan keputusan, yang akan membuka perbatasan untuk orang asing kecuali turis, datang terlalu dini, kata Kyodo, sementara 34,9 persen mengatakan itu "tepat" dan 16,3 persen melihatnya terlambat.

Secara keseluruhan, dukungan Kishida naik sedikit menjadi 56,6 persen meskipun ketidaksetujuan terhadap pemerintahannya naik tipis 2,2 poin menjadi 27,4 persen.