• News

Polisi Selandia Baru Upayakan Negosiasi untuk Tangani Protes Anti Vaksin

Yati Maulana | Sabtu, 19/02/2022 10:30 WIB
Polisi Selandia Baru Upayakan Negosiasi untuk Tangani Protes Anti Vaksin Aksi protes anti vaksin di Selandia Baru dilakukan dengan memblokir jalan dan mendirikan tenda di luar gedung parlemen setempat. Foto: Reuters

JAKARTA - Polisi Selandia Baru mengesampingkan cara paksa untuk membersihkan kendaraan yang memblokir jalan di luar parlemen sebagai protes terhadap mandat vaksin virus corona, dengan mengatakan itu akan berisiko menimbulkan "bahaya yang lebih luas".

Terinspirasi dari demonstrasi pengemudi truk di Kanada, ratusan pengunjuk rasa telah menggunakan kendaraan untuk memblokir beberapa jalan di sekitar Beehive, sebutan untuk gedung parlemen khas Wellington, selama 11 hari, dan berkemah di halaman depannya.

"Setiap tindakan penegakan hukum oleh polisi memiliki risiko serius dari bahaya yang jauh lebih luas daripada yang ditimbulkan oleh protes saat ini," Komisaris Polisi Andrew Coster mengatakan pada konferensi pers yang dilansir Reuters.

Coster mengatakan negosiasi dan de-eskalasi adalah satu-satunya cara aman untuk menyelesaikan protes dan dia akan terus berbicara dengan para pengunjuk rasa. Polisi mengatakan ada sekitar 800 pengunjuk rasa tetapi jumlahnya bisa meningkat selama akhir pekan.

Coster mengatakan setiap tindakan polisi yang kuat akan berisiko melukai masyarakat dan dapat mengubah protes yang sebagian besar damai menjadi kekerasan, dan dapat meningkatkan jumlah pengunjuk rasa.

Sebuah negara berpenduduk lima juta orang, Selandia Baru telah melaporkan lebih dari 10.000 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dan 53 kematian sejak pandemi dimulai. Didorong oleh varian Omicron, Selandia Baru melaporkan 1.929 kasus lokal baru pada hari Jumat, naik dari tertinggi satu hari sebelumnya di 1.573 pada hari Kamis.

Sekitar 94 persen orang yang memenuhi syarat divaksinasi, dengan suntikan wajib untuk beberapa staf di pekerjaan garis depan.

Protes dimulai sebagai penentangan terhadap mandat vaksin tetapi kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang menyerukan diakhirinya semua pembatasan pandemi.

Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan demonstrasi itu adalah fenomena "impor" dan menolak seruan untuk menghapus semua pembatasan. Protes telah mempengaruhi fungsi beberapa kantor dan bisnis di sekitarnya.

Ketua Hakim Helen Winkelmann mengatakan proses peradilan yang membutuhkan kehadiran terdakwa dalam tahanan tidak dapat dilanjutkan karena kendaraan para pengunjuk rasa menghalangi akses aman ke pengadilan. "Situasi saat ini sangat sulit," kata Winkelmann dalam sebuah pernyataan.

FOLLOW US