• News

Kekerasan Mengingkat, Uni Eropa Pertimbangkan Sanksi Baru Terhadap Myanmar

Akhyar Zein | Sabtu, 01/01/2022 09:43 WIB
Kekerasan Mengingkat, Uni Eropa Pertimbangkan Sanksi Baru Terhadap Myanmar Fiel foto: pengunjuk rasa anti-kudeta berlari ketika salah satu dari mereka mengeluarkan alat pemadam api untuk melawan dampak gas air mata yang ditembakkan oleh polisi anti huru hara di Yangon.( foto: AP/ euronews.com)

JAKARTA - Kepala kebijakan luar negeri blok itu Josep Borrell pada Kamis mengatakan Uni Eropa siap menjatuhkan sanksi baru, termasuk embargo senjata, terhadap rezim militer di Myanmar.

“Meningkatnya kekerasan di Myanmar, diperlukan peningkatan tindakan pencegahan internasional, termasuk embargo senjata,” ucap Borrell dalam sebuah pernyataan.

Uni Eropa siap menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap rezim militer,” tekan dia.

Pernyataan itu juga mengutuk gelombang kekerasan baru-baru ini di negara bagian Kayah dan Karen di Myanmar.

Borrell menyebut serangan terhadap warga sipil dan petugas kemanusiaan “tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” dan menggarisbawahi “kebutuhan mendesak untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab.”

Pada 24 Desember, tentara membunuh dan membakar sedikitnya 35 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan pekerja kemanusiaan, di negara bagian Kayah.

Borrell menegaskan bahwa Uni Eropa akan terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar.

Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap para pemimpin militer negara itu, pejabat pemerintah, serta entitas yang terkait dengan rezim militer sejak kudeta.

Blok tersebut juga telah mengalokasikan total EUR89,5 juta (USD101,3 juta) bantuan kemanusiaan untuk orang-orang yang membutuhkan di Myanmar.

Pada 1 Februari, junta militer Myanmar merebut kekuasaan setelah tuduhan penipuan dalam pemilihan umum pada 8 November 2020 dan ketegangan politik di negara itu.(AA)

FOLLOW US