JAKARTA -  Laporan setebal 886 halaman berjudul European Islamophobia Report 2020 ini diedit bersama oleh Enes Bayrakli, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Turki-Jerman yang berbasis di Istanbul, dan Farid Hafez, seorang ilmuwan politik dari Bridge Initiative Universitas Georgetown.

Islamofobia di Eropa "telah memburuk, jika tidak mencapai titik kritis," menurut sebuah laporan tersebut yang di rilis Rabu tersebut.

“Melihat kembali enam tahun terakhir, banyak pengamat akan sepakat bahwa keadaan Islamofobia di Eropa memburuk, jika tidak mencapai titik kritis,” tulis mereka dalam laporan tahunan yang diterbitkan sejak 2015.

Para editor mengatakan salah satu alasan mengapa mereka memilih gambar politisi untuk sampul depan edisi tahun ini, yang menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron – seorang politisi, yang mereka katakan “secara luas dianggap mewakili politik tengah dan arus utama pergerakan."

"Fakta ini berfungsi sebagai pengungkapan lebih lanjut bahwa pusat tersebut telah menjadi lebih ekstrem dalam kaitannya dengan Islamofobia. Muslim Prancis dan Austria telah berada di tangan kekerasan negara yang brutal yang telah dilegitimasi atas nama undang-undang kontraterorisme," tegas mereka.

Penutupan badan pemantau Prancis Collectif contre l`islamophobia en France (CCIF, Collective Against Islamophobia in France), kata mereka, menjadi contoh "seberapa jauh Islamofobia negara berkembang."

Sementara itu, diskusi panel online bertajuk Islamofobia dan Serangan terhadap Kebebasan Sipil di Eropa digelar untuk menandai peluncuran laporan tersebut.

Diskusi dimoderatori oleh Bayrakli dan dihadiri oleh Hafez, serta Amani Hassani dari Keele University yang berbasis di Inggris dan Amina Smits dari Istanbul 29 Mayis University.

Bayrakli mengataka Macron muncul di sampul laporan karena kebijakannya. Dia mengacu pada undang-undang anti-separatisme di Prancis, yang diklaim pemerintah dimaksudkan untuk memperkuat sistem sekuler Prancis, sementara para kritikus percaya bahwa undang-undang itu membatasi kebebasan beragama dan membuat Muslim terpinggirkan.

Undang-undang tersebut telah dikritik karena menargetkan komunitas Muslim Prancis – yang terbesar di Eropa, dengan 3,35 juta pengikut – dan memberlakukan pembatasan pada banyak aspek kehidupan Muslim.

 

Era baru `Islamofobia yang dilembagakan`

Hafez, pada bagiannya, berbicara tentang Islamofobia di Prancis, Jerman, dan Austria.

"Jerman secara keseluruhan telah mendokumentasikan lebih dari 31.000 kasus kejahatan kebencian, termasuk 901 kejahatan kebencian anti-Muslim," katanya, seraya menambahkan Prancis pada saat yang sama hanya mencatat total 1.142 kasus kejahatan kebencian termasuk 235 kasus terhadap Muslim.

"Jadi, daripada menganggap kejahatan kebencian terhadap Muslim lebih banyak terjadi di Jerman daripada di Prancis, orang lebih cenderung mempertanyakan seberapa serius otoritas kepolisian Prancis mendokumentasikan kejahatan kebencian secara umum," katanya.

Hafez juga menyebutkan sampul depan laporan tersebut, menjelaskan mengapa mereka memilih Macron sementara pandemi Covid-19 memiliki dampak yang bertahan lama pada tahun 2021.

“Karena menurut kami di tahun 2020 ini ada era baru dalam pelembagaan Islamofobia negara yang bisa kita amati,” ujarnya.

Hassani menjelaskan situasi di Denmark, sementara Smits memberikan informasi tentang Belanda, yang juga mereka sebutkan dalam laporan tersebut.

Edisi tahun ini mengumpulkan 37 cendekiawan, pakar, dan aktivis masyarakat sipil lokal yang berspesialisasi dalam rasisme dan hak asasi manusia, selain 31 laporan tentang negara-negara Eropa yang "dianggap" rasis, dan menyelidiki secara rinci dinamika mendasar yang secara langsung atau tidak langsung mendukung kebangkitan rasisme anti-Muslim di Eropa pada tahun 2020.

Laporan ini didukung oleh International Islamophobia Studies and Research Association (IISRA), Othering and Belonging Institute di University of California, Center for Security, Race, and Rights di Rutgers University, International Islamophobia Studies Center, the Islamophobia Research and Documentation Project. (IRDP) di Pusat Ras dan Gender di Universitas California, Studi Etnis dan Diaspora Arab dan Muslim (AMED) di Universitas Negeri San Francisco, dan Institut Leopold Weiss.(AA)