Jakarta - Australia dan Indonesia sebentar lagi akan memiliki negara tetangga baru bernama Bougainville. Pemandangan alam dan wisatanya sangat menarik namun para ahli menyarankan agar berhati-hati jika merencanakan liburan ke sana. Bougainville memperoleh kemerdekaan dari Papua Nugini dalam referendum pada tahun 2019. Proses pendirian negara akan dimulai pada 2023 dan diharapkan akan memperoleh kemerdekaan penuh pada 2027.

Hasil referendum membuat penduduk lokal dan pengamat internasional menggembar-gemborkan masa depan yang positif bagi Bougainville. Hal itu didorong oleh harapan bahwa Bougainville akan mandiri melalui sumber daya alamnya yang berharga, termasuk potensi pariwisatanya.

Optimisme itu mungkin akan mendorong para pelancong menyiapkan anggaran untuk menjelajahi negara yang disebut sebagai alternatif dari Bali atau Fiji. "Ada operator tur terbatas di Bougainville, yang mempekerjakan veteran Perang Dunia II dan kerabat mereka," kata Dr Thiago Cintra-Oppermann, pakar Bougainville dari Australian National University.

"Bougainville adalah tempat yang sangat indah, dengan pemandangan yang luar biasa dan beragam, dan orang-orang yang ramah, tetapi infrastrukturnya masih sangat terbatas dibandingkan dengan Fiji dan Bali," katanya. Selain pemandangan alam, hal menarik di sana adalah reruntuhan Perang Dunia II dan wisata sejarah. Lebih dari 60.000 orang Amerika berbasis di Bougainville selama Perang Dunia II dan Laksamana Jepang Isoroku Yamamoto tewas dalam kecelakaan pesawat di hutan sana.

Bertie Ahern, Ketua Komisi Referendum Bougainville, yang dikutip dari Daily Mail mengatakan, 176.928 orang atau sekitar 98 persen pemilih, mendukung referendum. Hal ini mengakhiri proses perdamaian selama puluhan tahun dan pemulihan panjang dari perang saudara brutal antara pemberontak Bougainville, pasukan keamanan Papua Nugini, dan tentara bayaran asing yang berakhir pada tahun 1998. Perang itu menewaskan hingga 20.000 orang atau sekitar 10 persen populasi.

Bougainville sangat indah, dengan hutan yang belum tersentuh, sungai, gunung berapi, dan 685 kilometer garis pantai yang masih asli. Namun pulau ini juga terkena dampak pandemi dan ditutup setelah terdapat 10 kasus kematian Covid-19 pada awal November, dan 170 kasus baru.

Penyakit malaria yang endemik juga menjadi isu yang berkelanjutan. Selain itu, masih ada banyak faktor yang membuat negara induknya, PNG, berada di luar jalur dalam hal pariwisata, terutama reputasi yang berbahaya untuk keselamatan pribadi. Sebagian besar ini disebabkan oleh kejahatan dan kekerasan antara penduduk setempat (terutama kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan) dan korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi 2016 Transparency International menempatkan PNG di urutan 142 dari 180 negara. Para pelancong menuliskan berbagai peringatan di situs milik pemerintah tentang reputasi wisata PNG. "Risiko kejahatan kekerasan dan serangan seksual di PNG tinggi. Penjahat sering menggunakan parang dan senjata api. Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda. Hindari keluar setelah gelap," demikian bunyi peringatan tersebut.