Jakarta - Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan undang-undang pada Kamis untuk melarang impor dari wilayah Xinjiang China karena kekhawatiran kerja paksa. Itu merupakan bagian dari penolakan berkelanjutan Washington terhadap perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslim Uyghur di negara itu.

Senat mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur dengan persetujuan bulat, mengirimkannya ke Gedung Putih, di mana Presiden Joe Biden mengatakan akan menandatanganinya menjadi undang-undang. DPR meloloskan RUU dengan suara bulat pada Selasa.

Langkah itu bergegas melalui Kongres minggu ini setelah anggota parlemen menyetujui kompromi yang menghilangkan perbedaan antara RUU yang diperkenalkan di DPR dan Senat.

Partai Republik dan Demokrat di dua kamar berdebat tentang undang-undang Uyghur selama berbulan-bulan. Perselisihan itu memperumit pengesahan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahunan, dan telah menunda konfirmasi Senat tentang beberapa calon duta besar Biden, termasuk pemilihan Nicholas Burns untuk menjadi duta besar untuk China.

Ketika mereka membuka jalan bagi pengesahan RUU Uyghur pada hari Kamis, anggota parlemen juga setuju untuk mengizinkan pemungutan suara di kemudian hari pada setidaknya beberapa calon Biden untuk posisi diplomatik, termasuk Burns.

Undang-undang kompromi membuat ketentuan yang menciptakan "praduga yang dapat dibantah" bahwa semua barang dari Xinjiang, di mana pemerintah China telah mendirikan jaringan kamp penahanan untuk Uyghur dan kelompok Muslim lainnya, dibuat dengan kerja paksa, untuk melarang impor semacam itu.

"Ini adalah situasi hak asasi manusia yang mengerikan, sepenuhnya disetujui, seperti yang kita ketahui sekarang, oleh Partai Komunis China," kata Senator Republik Marco Rubio, mendesak para senator untuk memilih RUU tersebut.

China menyangkal pelanggaran di Xinjiang, yang memasok sebagian besar bahan dunia untuk panel surya, tetapi pemerintah AS dan banyak kelompok hak asasi mengatakan Beijing melakukan genosida di sana.

Partai Republik menuduh Demokrat Biden memperlambat undang-undang karena akan memperumit agenda energi terbarukan presiden. Demokrat membantahnya.

Perwakilan Dagang AS Katherine Tai memuji undang-undang tersebut.

"Kami memiliki kewajiban moral dan ekonomi untuk menghilangkan praktik ini dari rantai pasokan global kami, termasuk yang melewati Xinjiang, China, dan mengeksploitasi Uyghur dan minoritas etnis dan agama lainnya," katanya.

Dalam perkembangan terkait pada hari Kamis, pemerintah AS memukul lusinan perusahaan China dengan pembatasan investasi dan ekspor, termasuk pembuat drone terkemuka DJI, menuduh mereka terlibat dalam penindasan minoritas Uyghur China atau membantu militer, yang semakin meningkatkan ketegangan antara dua ekonomi teratas dunia.. (Reuters)