Katakini.com - Otoritas bea cukai Amerika Serikat (AS) melarang impor dari pembuat sarung tangan karet Malaysia Smart Glove atas dugaan praktik kerja paksa. Itu merupakan perusahaan Malaysia yang kelima dalam 15 bulan terakhir yang mendapat perlakuan serupa.

Dikutip dari Reuters, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS mengeluarkan "Withhold Release Order" yang melarang impor dari Smart Glove dan kelompok perusahaannya.

CBP mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/11), mengatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada bukti yang masuk akal, yang menunjukkan Fasilitas produksi Smart Glove menggunakan kerja paksa.

Smart Glove, yang membuat sarung tangan yang digunakan dalam industri medis dan makanan, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pabrik-pabrik Malaysia, yang membuat segala sesuatu mulai dari minyak kelapa sawit hingga sarung tangan medis dan komponen Apple iPhone mendapat sorotan tajam atas tuduhan dari kelompok hak asasi dan pekerja yang melakukan pelecehan terhadap karyawan asing, yang merupakan bagian penting dari tenaga kerja manufaktur.

Dalam pernyataannya, CBP mengatakan penyelidikannya mengidentifikasi tujuh dari 11 indikator kerja paksa yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Smart Glove, tetapi tidak mengatakan yang mana yang ditemukan.

Indikator-indikator ILO mencakup jam kerja yang berlebihan, jeratan hutang, kekerasan fisik dan seksual, kondisi kerja dan kehidupan yang sewenang-wenang.

Amerika Serikat melarang pembuat sarung tangan lainnya, Supermax Corp, atas tuduhan serupa bulan lalu. Supermax mengatakan akan mempercepat proses yang telah dimulai pada 2019 untuk memenuhi standar ILO.

Saingan besar Supermax di Malaysia, Top Glove - pembuat sarung tangan lateks terbesar di dunia - dilarang oleh CBP atas tuduhan serupa Juli lalu. Larangan itu dicabut setelah perusahaan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

Produsen minyak sawit Sime Darby Plantation dan FGV Holdings juga telah dilarang oleh CBP pada tahun lalu.

Sime Darby dan FGV telah menunjuk auditor untuk mengevaluasi praktik mereka dan mengatakan mereka akan terlibat dengan CBP untuk mengatasi masalah yang diangkat. (REUTERS)