Menara pengawas di fasilitas keamanan tinggi dekat kamp yang diduga pendidikan ulang bagi etnis minoritas Muslim di luar Hotan di wilayah Xinjiang, China. (Foto: Greg Baker/AFP)
Katakini.com - Puluhan negara terus menekan China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis atas tuduhan pelanggaran hak terhadap Muslim Uyghur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.
Konfrontasi atas Xinjiang antara China dan sebagian besar negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS), telah menjadi kejadian biasa di Majelis Umum PBB di New York dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
Dalam sebuah pernyataan, yang sebagian dibacakanDuta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Riviere kepada komite hak Majelis Umum, 43 negara menyuarakan keprihatinan tentang meningkatnya laporan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematis, menuduh China menahan lebih dari 1 juta orang di kamp.
Mereka mengatakan tuduhan pelecehan termasuk laporan yang mendokumentasikan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, dan pemisahan paksa anak-anak.
Beijing membantah semua tuduhan pelecehan terhadap Uyghur dan menggambarkan kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, membalas dalam sebuah pernyataan yang sebagian dibacakan kepada komite hak asasi pada Kamis (21/10).
"Untuk AS dan beberapa negara lain: Upaya putus asa Anda untuk menutupi catatan hak asasi manusia Anda yang mengerikan tidak akan berhasil," katanya, dikutip dari Reuters, Jumat (22/10).
"Tidak peduli berapa kali diulang, kebohongan tetaplah kebohongan," tambahnya. "Anda menggunakan hak asasi manusia sebagai dalih untuk manuver politik untuk memprovokasi konfrontasi."
Kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet telah menegosiasikan akses ke Xinjiang sejak September 2018.
Dia mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Juni bahwa dia berharap untuk menyetujui persyaratan kunjungan tahun ini untuk memeriksa laporan pelanggaran serius terhadap Muslim Uyghur.
Di Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Juni, lebih dari 40 negara mendesak China untuk memberikan akses segera kepada Bachelet.
