Indramayu, Katakini.com- Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengingatkan, pengurus dan anggota partai politik merupakan kelompok masyarakat yang juga patut mendapatkan sosialisasi Empat Pilar MPR. Karena salah satu dari Empat Pilar MPR, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung  aturan menyangkut Partai politik. Seperti, pasal 6A Ayat 2 tentang usulan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden. Juga pasal 22 E ayat 3 tentang peserta pemilihan umum.

Karena itu sudah seharusnya anggota dan pengurus partai politik mengetahui serta memahami Empat Pilar MPR RI. Agar setiap anggota dan pengurus partai tahu peran masing-masing dalam kehidupan berdemokrasi. Juga mengetahui tata cara mencalonkan diri, untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum. Terlebih penting lagi agar mengetahui dasar dan ideologi negara, konstitusi tertinggi, bentuk  dan semboyan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol. Tidak seperti kepala daerah yang bisa mencalonkan diri secara independen. Sedangkan untuk menjadi anggota DPR  harus mendaftar melalui parpol," kata Hidayat Nur Wahid menambahkan.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat secara daring, saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR, kerjasama MPR RI dengan DPD PKS Kabupaten Indramayu. Acara tersebut berlangsung, di Aula Sekar Wangi, Jl. Raya Lohbener-Jatibarang No.88, Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (3/10/2021).

Sampai kapanpun, kata HNW sapaan Hidayat Nur Wahid, kegiatan sosialisasi Empat Pilar akan selalu penting. Apalagi saat ini banyak pihak yang ingin mengaburkan Pancasila. Mengubah Pancasila menjadi  Trisila dan Dwisila. Atau mengaburkan  sila-silanya.

"Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi ajaran agama malah diketawakan, dan dibuat lucu-lucuan. Sedangkan para ulama disalahkan,  kyai dikriminalisasi dan dicelakai. Maraknya  penyerangan terhadap ulama yang belakangan sering terjadi sama persis dengan masa-masa  sebelum PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1965, dan dilakukan oleh  Lekra," kata HNW lagi.

Pelaksanaan sosialisasi, menurut HNW, bisa diartikan   melakukan penyegaran terhadap Pancasila. Karena dasar dan ideologin negara, hasil kesepakatan para bapak bangsa,  termasuk kesepahaman para ulama dengan kaum nasionalis dan pemuka agama lain, ini terus menuai ujian. Salah satunya adalah ujian dari  faham-faham yang terus berdatangan dari luar.

"Panitia Sembilan yang menghasilkan Pancasila 18 Agustus 1945, adalah kesepakatan antara tokoh nasionalis, para ulama dan pemuka agama lainnya. Anggota  Panitia Sembilan, ini antara lain, Soekarno Hatta, Moh Yamin,  Ahmad Subarjo, AA. Maramis,   Wahid Hasyim, juga Kahar Muzakir," kata Hidayat lagi.

Karena itu, menurut HNW menjadi tugas seluruh bangsa Indonesia  untuk menjaga dan melestarikan Pancasila dan tiga pilar lainnya agar terhindar dari upaya pengkaburan oleh pihak tertentu. Jangan sampai di rusak atau malah diganti.

Pernyataan serupa disampaikan Anggota FPKS  MPR RI Dr. Hj. Netty  Prasetiyani Aher M.Si. Sebagai pembicara pendamping dalam acara tersebut, Netty antara lain   mengatakan  "Pancasila, UUD 1945, NKRI dan semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan warisan para  pendiri bangsa yang harus terus dipelihara dan dijaga bersama.

Jiwa nasionalisme dan solidaritas harus disosialisasikan pada masyarakat agar terwujud dalam keseharian.  Jangan sampai, nilai-nilai dalam Empat Pilar  hanya menjadi simbol yang tidak bermakna. Oleh karena itu, kata Netty, penanaman  nilai empat pilar harus dilakukan sejak dini pada anak-anak.

"Keluarga menjadi tempat utama dan pertama untuk menanamkan  nilai-nilai Empat Pilar seperti  nasionalisme, solidaritas dan persatuan. Jadi, kita perlu memberi dukungan pada keluarga agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik terutama di masa pandemi ini," katanya