JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak membuat pemerintahan desa tidak efektif.

"Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Kepala Daerah juga tidak menguasai terkait aspek kewilayahan dan adat desa," kata Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga dalam Rapat Finalisasi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Pernyataan Fernando ini juga merespon peristiwa yang terjadi hari ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin.

Penangkapan KPK ini diduga berkaitan dengan jual beli jabatan Pj. Kades.

“Kasus di Probolinggo yang melibatkan Bupati dan Suaminya ini sangatlah memalukan. Ini salah satu dampak dari Pilkades Serentak," kata Fernando.

Maka dalam hasil pengawasan Komite I DPD RI, mendesak agar pengaturan Pilkades disusun secara lebih komprehensif untuk mewadahi aspirasi yang berkembang.

"Dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, tidak mesti dilaksanakan secara serentak”, tegas Fernando.

Fernando juga meyoroti soal calon tunggal yang belum mendapatkan pengaturan semestinya.

“Soal ini juga tak kalah penting. Perlu dipertimbangkan sistem e–voting dalam Pilkades. Ini bisa menjadi solusi yang dapat mengurangi kecurangan dan meningkatkan aksesibilitas warga desa," kata Fernando.