JAKARTA - Upaya sekelompok masyarakat dan pejabat negara memperpanjang masa jabatan presiden hingga 3 periode dianggap sangat bertentangan dengan semangat reformasi yang diperjuangkan berdarah-darah oleh rakyat dan mahasiswa.

"Partai Demokrat akan berkoalisi dengan rakyat dan mahasiswa untuk menggagalkan upaya memperpanjang masa jabatan presiden, meskipun dilakukan secara konstitusional, yakni melalui amandemen UUD NRI," kata Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid dalam diskusi Empat Pilar MPR RI `Refleksi 76 Tahun MPR Sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat` di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah meyakini rakyat tidak akan setuju bahkan marah bila salah satu amanat reformasi itu diterabas oleh para elit partai politik yang berambisi mempertahankan kekuasaan dengan amandemen masa jabatan presiden.

“Partai Demokrat siap berkoalisi bersama rakyat dalam merespon perkembangan wacana tersebut,” katanya.

Anwar berharap, di usianya yang telah menginjak 76 tahun, MPR hatrus menjadi penjaga yang kokoh melawan upaya penyimpangan amanat reformasi.

Meskipun menurut Anwar, kewenangannya banyak yang telah diambil, tetapi MPR tetap harus menjadi simbol kedaulatan rakyat dan menjaga semangat kebangsaan, ideologi Pancasila, dan persatuan serta kesatuan bangsa.

"Saya berharap, ke depan MPR selain memiliki kewenangan, juga mempunyai senjata agar mejalankan kewenangan yang dimilikinya dapat dilakukan efektif," ujar Anwar.

"Saya pribadi maupun secara partai, kita ingin MPR sebagai rumah besar ini benar-benar menjadi harapan rakyat dalam menjaga kedaulatan rakyat dan juga dalam mensejahterakan rakyat di Republik yang kita cintai ini," imbuhnya.