JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mempertahankan berbagai insentif dunia usaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di triwulan III. Langkah itu merupakan bagian dari strategi yang akan dijalankan pemerintah.

"Berbagai insentif dunia usaha tetap diteruskan seperti kebijakan listrik, insentif abonemen minimal, dan insentif perpajakan yang diperpanjang sampai akhir tahun sehingga memberikan cash flow bagi sektor usaha," kaya Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Tak hanya itu, insentif yang langsung dinikmati oleh pengusaha seperti insentif di bidang perpajakan termasuk relaksasi PPnBM dinilai mampu memantik permintaan dan meningkatkan ketahanan sektor usaha.

Berbagai insentif perpajakan ini masuk dalam program insentif usaha yang sudah berjalan baik yaitu dari alokasi Rp62,83 triliun terealisasi 77 persen atau Rp48,3 triliun.

Kemudian, jaminan modal kerja diharapkan bisa terakselerasi sehingga semakin meningkatkan kredit perbankan dan memantik penyehatan sektor-sektor korporasi.

Selain itu, pemerintah juga tetap akan melakukan penempatan dana pada perbankan untuk mendorong penyaluran kredit sekaligus menyerap peningkatan total penyaluran KUR tahun ini.

Insentif-insentif tersebut masuk dalam program dukungan UMKM dan korporasi yang memiliki anggaran Rp161,2 triliun dan baru terealisasi Rp52,4 triliun atau 32,3 persen.

Program prioritas pun akan terus diakselerasi karena akan meningkatkan baik dari sisi kinerja sektor seperti pariwisata, ketahanan pangan, ICP dan berbagai kegiatan padat karya.

Program prioritas yang memiliki alokasi Rp117,94 triliun baru terealisasi Rp47,3 triliun atau 40 persen sehingga akan dieksekusi pada triwulan III dan IV untuk menciptakan multiplier effect serta menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi.

Untuk program perlindungan sosial yang saat ini masih terealisasi 49 persen yaitu dari Rp187,84 triliun baru tersalurkan Rp91 triliun juga akan diakselerasi.

Terakhir, Sri Mulyani pun meminta belanja di daerah dapat terakselerasi karena pada triwulan I dan II belanja daerah baik melalui TKDD dan APBD masih terkontraksi 6,8 persen.

Ia menuturkan pemerintah pusat telah melakukan belanja hingga tumbuhnya mencapai 19,1 persen bahkan belanja K/L tumbuh 28 persen.

“Kalau APBD dan TKDD bisa dikejar pada triwulan III dan IV maka kita bisa berharap ini akan mendukung pemulihan ekonomi terutama di daerah,” tegasnya.