Jakarta, Katakini.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus suap ekspor benur.

Hukuman tersebut sama dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai Edhy bersalah menerima suap sebesar USD77.000 atau sekitar Rp1,1 miliar dan Rp24,6 miliar dari para eksportir benih bening lobster (BBL).

“Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada, dalam siaran langsung, Kamis.

Edhy juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp9,6 miliar dan USD77.000.

Apabila Edhy tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, harta bendanya disita dan dilelang atau dihukum penjara dua tahun jika hartanya tidak mencukupi.

Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama tiga tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Dalam perkara ini, hal yang memberatkan Edhy yakni perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Majelis hakim menilai Edhy tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik serta telah menggunakan hasil korupsinya.

Sementara, hal yang meringankan putusan yaitu Edhy dinilai berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian harta benda dari hasil korupsi sudah disita.

Edhy dinyatakan melanggar Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atas putusan tersebut, baik Edhy maupun jaksa penuntut menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.(AA)