Katakini.com – Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan maskapai nasional Garuda Indonesia. Manajemen Garuda Indonesia juga diminta lebih transparan membuka permasalahan kinerja perusahaan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Faisol Reza dalam diskusi bertajuk “Garuda Indonesia Anjlok, Bagaimana Upaya Penyelamatan BUMN di Era Pandemi?” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

“Komitmen dana talangan yang dijanjikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp8,5 Triliun baru terealisir Rp1 Triliun. Ini masih sangat jauh dari dana yang dibutuhkan Garuda untuk recovery kinerjanya,” kata Faisol.

Faisol mengatakan, pemerintah sangat mudah untuk menyelamatkan Garuda. Tinggal kemauan pemerintah apakah Garuda mau diselamatkan atau dilikuidasi. Tetapi kalau pilihan pemerintah melikuidasi Garuda, banyak BUMN yang bermasalah, rugi, dan efeknya besar tapi enggak dilikuidasi.

“Lalu kenapa Garuda mau dilikuidasi? Jadi likuidasi Garuda bukan pilihan yang tepat,” ujar Faisol.

Menurut Faisol, likuidasi bukan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang dialami Garuda, meskipun memang hingga saat ini banyak skema penyelamatan Garuda, tetapi semuanya tidak ada yang berhasil.

“Mungkin ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan Menteri Keuangan seperti setengah hati mencairkan sisa dana talangan untuk membantu Garuda,” katanya.

 Dia menegaskan Garuda perlu merancang skema penyelesaian masalah yang pasti, cepat dan transparan seperti mengurangi pengeluaran-pengeluaran tetap (fixed cost). “Saya kira kita memerlukan gambaran dan skema yang lebih pasti karena ada fixed cost yang banyak sekali dan membebani,” katanya.

Hanya saja sampai saat ini, skema penyelamatan Garuda sama sekali belum dibahas oleh anggota dewan meski Komisi VI telah dua kali memanggil direksi Garuda untuk rapat dengar pendapat di Senayan.

“Garuda harus terbuka dan cepat mengambil pilihan yang ada seperti renegosiasi dengan pihak leasing pesawat (leasor),” ujarnya.

Sementara itu, praktisi media Eko Cahyono menilai Garuda perlu mejelaskan ke publik terkait persoalan yang tengah dihadapi agar berbagai persoalan yang menyelimuti perusahaan itu bisa diselesaikan dengan cepat.

Eko juga setuju selain dilakukan perampingan manajemen Garuda, perlu dibangun citra Garuda baru (new Garuda) untuk memulihkan kepercayaan para pemegang saham. Sedangkan skema pemulihannya sangat bergantung pada Kementerian Keuangan, bukan hanya pada Kemenneg BUMN saja.

Kendati demikian, Eko mengatakan dalam kondisi saat ini, tidak mudah bagi Garuda untuk bangkit karena pandemi Covid-19 masih mendera industri penerbangan dunia termasuk Garuda Indonesia. “Apalagi Garuda Indonesia saat ini disebut-sebut menanggung utang Rp70 triliun. Dan bertambah hingga Rp1 triliun setiap bulan akibat tunggakan pembayaran sewa pesawat kepada lessor dan biaya operasional lainnya,” kata Eko.